Pasal 46

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan arahan rencana pola ruang di Perairan

Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai

dengan Pasal 45 dapat menyesuaikan dengan kondisi

dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada

dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan

Antarwilayah Laut Natuna-Natuna Utara.

(2) Pelaksanaan arahan rencana pola ruang di Perairan

Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau subzona

yang ditetapkan dengan:

• Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang

KSN;

• Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT;

dan

• Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang

wilayah provinsi.

Paragraf 3

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan

di Luar Perairan Pesisir