Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan tindakan penanggulangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri

berwenang untuk:

• melakukan koordinasi dengan menteri terkait,

kepala lembaga pemerintah nonkementerian,

gubernur, bupati/walikota, pimpinan lembaga

penegak hukum, pimpinan Badan Usaha, dan pihak

lain yang terkait;

• mendapatkan data dan informasi dari instansi,

Badan Usaha, dan pihak lain yang terkait;

• menyusun rencana kerja penanggulangan Krisis

Energi dan/atau Darurat Energi;

• memerintahkan Badan Usaha untuk melakukan

langkah-langkah tertentu sesuai dengan bidang

usahanya;

• mengawasi pelaksanaan tindakan penanggulangan;

• melakukan tindakan lain sesuai dengan petunjuk

Presiden.

(2) Setiap instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan

kemudahan paling sedikit dalam hal perizinan,

pengadaan, dan pembebasan lahan untuk pelaksanaan

tindakan penanggulangan Krisis Energi dan/atau

Darurat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.