Pasal 56

(1) Ketentuan khusus wP Motaain sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 51 ayat (3) huruf e meliputi:

• ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana gempa bumi dengan MMI VII-VIII;
• ketentuan khusus pada kawasan buffer pertahanan dan keamanan; dan
• ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer.

(2) Ketentuan. . .

SK No 053484A

PRESIDEN

REPUEUK INDONESIA

(21 Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana gempa bumi dengan MMI VII-UII sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan ketentuan:

• ketentuan intensitas, KDB maksimum yang ditetapkan pada Zona yang menjadi dasar dikurangi lOo/o (sepuluh persen) dari pemanfaatan Zona yang menjadi dasar, KLB maksimum yang ditetapkan pada Zona yang menjadi dasar adalah sama atau maksimal 1 (satu) dari pemanfaatan Zona yang menjadi dasar, dan KDH minimal yang ditetapkan Zona yang menjadi dasar ditambah 10% (sepuluh persen) dari pemanfaatan Zonayang menjadi dasar;
• ketentuan tata bangunan, wajib menggunakan struktur bangunan tahan gempa; dan
• ketentuan prasarana, wajib menyediakan jalur evakuasi bencana, titik kumpul evakuasi, dan fasilitas penunjuk arah.

(3) Ketentuan khusus pada kawasan buffer pertahanan

dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ketentuan:

• Zona RTH- 1 dan Zona RTH-2 di Blok 1.A.2 tidak dapat dialihfungsikan; dan
• prasarana minimal berupa jalur mobilisasi alutsista dan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan lainnya. (41 Ketentuan khusus dalam kondisi darurat militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperbolehkan kegiatan pertahanan dan keamanan pada semua Zona yang ada di KPN. Paragraf6...

SK No 053485 A

FRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

66

Paragraf 6 Ketentuan Pelaksanaan