Pasal 9

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan jaringan

prasarana dan sarana Laut yang efektif dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b

meliputi:

• penataan peran pelabuhan Laut dalam

mendorong pemerataan pertumbuhan dan

pengembangan ekonomi wilayah;

• pengembangan Alur Pelayaran untuk mendukung aksesibilitas antarwilayah; dan

• pengembangan dan pelindungan alur pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan

ramah lingkungan.

(2) Strategi untuk penataan peran pelabuhan Laut dalam

mendorong pemerataan pertumbuhan dan

pengembangan ekonomi wilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan meningkatkan status pelabuhan Laut untuk

mendukung pengembangan pusat pertumbuhan dan

jaringan prasarana dan sarana Laut.

(3) Strategi untuk pengembangan Alur Pelayaran untuk

mendukung aksesibilitas antarwilayah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• meningkatkan efektivitas dan menjaga keamanan

Alur Laut Kepulauan Indonesia dan Alur

Pelayaran masuk pelabuhan dengan memperhatikan pelindungan lingkungan Laut

dan keselamatan pelayaran;

• menjamin penyelenggaraan hak lintas Alur Laut

Kepulauan Indonesia; dan

• menjamin penyelenggaraan hak lintas damai.

www.peraturan.go.id

2022, No. 7 -18-

(4) Strategi untuk pengembangan dan pelindungan alur

pipa dan/atau kabel bawah Laut secara efektif dan ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf c meliputi:

• menetapkan koridor pemasangan dan/atau

penempatan pipa dan/atau kabel bawah Laut

secara selaras dengan pemanfaatan ruang Laut

lainnya di Kawasan Pemanfaatan Umum dan Kawasan Konservasi di Laut; dan

• melaksanakan pengawasan, pengamanan, dan

perawatan jaringan pipa dan/atau kabel bawah

Laut.