Pasal 5

(1) Biaya perjalanan dinas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan

Anggota BPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

huruf a diberikan setara dengan biaya perjalanan

dinas Jabatan Pimpinan Tinggi Madya.

(2) Penggunaan biaya perjalanan dinas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.