Pasal 10

(1) Hak keuangan dan fasilitas bagi Pengurus diberikan

sejak ketua dan anggota ditetapkan dan diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

www.peraturan.go.id

2022, No. 61 -5-

di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat

untuk melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan

atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626).

(2) Hak keuangan bagi Sekretaris diberikan sejak

Sekretaris melaksanakan tugas berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22

Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6626).