Pasal 21

(1) Jaminan ketersediaan prasarana dan sarana

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f

diberikan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/wali

kota dalam bentuk fasilitasi prasarana dan sarana Penyuluhan Pertanian.

(2) Fasilitasi prasarana Penyuluhan Pertanian

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kantor

dan fasilitas lain yang diperlukan untuk pelaksanaan

Penyuluhan Pertanian.

(3) Fasilitasi sarana Penyuluhan Pertanian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa peralatan teknologi

informasi dan komunikasi, alat transportasi, dan alat praktek pembelajaran dan perlengkapan lainnya

sesuai sasaran Penyuluhan Pertanian.

(4) Dalam hal pelaksanaan program yang bersifat

strategis nasional, Menteri menyediakan prasarana

dan sarana Penyuluhan Pertanian sesuai dengan

kebutuhan sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(3).