Pasal 11

(1) BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a

dibentuk dan ditetapkan pada setiap kecamatan

potensi Pertanian oleh bupati/wali kota.

(2) Potensi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) paling sedikit memiliki kriteria:

• tersedia lahan Pertanian; dan
• terdapat rumah tangga petani.

(3) BPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPP

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepala dinas

www.peraturan.go.id

2022, No. 57 -8-

kabupaten/kota menetapkan seorang Penyuluh

sebagai koordinator BPP.

(5) Koordinator BPP bertanggung jawab kepada kepala

dinas kabupaten/kota melalui Satminkal Penyuluhan

Pertanian kabupaten/kota.

(6) BPP dalam melaksanakan tugas dan fungsi

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berkoordinasi

dengan camat.

(7) BPP menggunakan anggaran pendapatan dan belanja

daerah kabupaten/kota, anggaran Kementerian

Pertanian, dan/atau sumber pendanaan lainnya yang

sah dan tidak mengikat.