Pasal 8

(1) Dalam rangka penugasan atau kompetisi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pemerintah Daerah:

• menyusun pra studi kelayakan pembangunan PLTSa yang meliputi studi aspek hukum, kelembagaan, pendanaan, sosial budaya, dan teknologi, paling sedikit memuat:

1. jumlah Sampah per hari;
2. komposisi Sampah: ultimate, proximate, abu, dan loga m berat;
3. kondisi dan ketersediaa n la han;
4. kondisi dan persyaratan khusus yang diperlukan;
5. ketersediaan air dan sumber air;
6. penyelesaian da n / atau pengolahan residu; da n
7. jadwal pelaksanaan proyek;

• memastikan ketersediaa n Sampah dengan kapasitas minima l keekonomian PLTSa sesuai dengan hasil pra studi kelayakan;
• memastika n metode pengolahan Sampah sesuai dengan kebijakan dan strategi Pengelolaan Sampah daerah provinsi/ kabupa ten/ kota serta rencana induk da n studi kelayakan Pengelolaan Sampah daerah provinsi/ kabupaten /kota; dan d . memastikan ketersediaan lokasi pembangunan PLTSa dalam rencana tata ruang wilayah daerah provinsi/kabupaten /kota.

(2) Dalam menyusun pra studi kelaya kan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menggunakan jasa konsultan.

Pasal 9 ...

REPUBLIK IND ON E SIA