Pasal 2

(1) Peraturan Presiden ini dimaksudkan untuk mengatur

penggunaan sistem elektronik dalam penanganan

dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya

yang berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau impor

dalam kerangka INSW.

(2) Tujuan pengaturan :

• memberikan kepastian hukum dalam rangka

penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan

dokumen lainnya yang dilaksanakan melalui sistem

elektronik berkaitan dengan kegiatan ekspor dan/atau

impor;

• melindungi ...

• melindungi penanganan dokumen kepabeanan,

perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan

dengan kegiatan ekspor dan/atau impor dari

penyalahgunaan sistem; dan

• memberikan pedoman bagi pembangunan dan

penerapan sistem INSW.

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: