Pasal 10

(1) Luasan lahan dan perairan serta jenis kegiatan dalam

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan

Perairan di Sekitarnya wajib sesuai dengan rencana tata

ruang, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau

kecil, atau rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

(2) Luasan lahan dan perairan serta jenis kegiatan dalam

pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan

Perairan di Sekitarnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus memperhatikan:

• aspek ekologi;

www.peraturan.go.id

2019, No.105 -8-

• aspek sosial budaya;

• aspek ekonomi; dan

• aspek pertahanan keamanan.

(3) Aspek ekologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf a, meliputi:

• karakteristik biogeofisik pulau;

• kerentanan ekosistem pulau-pulau kecil terhadap

bencana dan perubahan iklim;

• daya dukung dan daya tampung pulau-pulau kecil

dan Perairan di Sekitarnya;

• keanekaragaman hayati, flora dan fauna endemik,

langka, terancam punah, dan sebarannya terbatas;

• pertimbangan terhadap dampak lingkungan yang

ditimbulkan;

• kemampuan sistem tata air setempat;

• penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan; dan

• memperhatikan perlindungan dan kelestarian

sumber daya alam dan laut.

(4) Aspek sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf b, meliputi:

• ketersediaan akses masyarakat dari laut menuju pulau;

• keberadaan situs budaya dan agama;

• status kepemilikan hak atas tanah; dan

• kelestarian budaya dan adat istiadat.

(5) Aspek ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

huruf c, meliputi:

• ruang penghidupan dan akses nelayan kecil,

pembudidaya ikan kecil, dan petambak garam kecil;

• aktivitas ekonomi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah;

• keselarasan skala usaha dalam pengembangan kegiatan investasi di pulau-pulau kecil dengan

kegiatan ekonomi lokal;

• pemanfaatan pulau-pulau kecil dan pemanfaatan Perairan di Sekitarnya yang telah ada; dan

www.peraturan.go.id

2019, No.105 -9-

• kontribusi terhadap masyarakat setempat.

(6) Aspek pertahanan keamanan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf d, meliputi:

• pemanfaatan pulau-pulau kecil untuk

penyelenggaraan pertahanan negara;

• penentuan kegiatan pemanfaatan umum yang

selektif di pulau kecil dan Perairan di Sekitarnya

untuk mendukung fungsi pertahanan dan keamanan laut;

• pengamanan posisi titik dasar dan titik referensi

untuk penentuan lebar laut teritorial, zona

tambahan, zona ekonomi eksklusif Indonesia, dan

landas kontinen; dan

• percepatan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan pulau-pulau kecil dan pulau-pulau

kecil terluar.