Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN

Pasal 4

(1) Dengan Peraturan Presiden ini dibentuk

Sekretariat Bersama RANHAM.

(2) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:

  • kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

  • kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial;

www.peraturan.go.id

2018, No.57 -3-

  • kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang dalam negeri;

  • kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang perencanaan

pembangunan nasional; dan

  • kementerian yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang luar negeri.

(3) Sekretariat Bersama RANHAM sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh

menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

manusia.

  1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) RANHAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

dilaksanakan melalui Aksi HAM.

(2) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan

pemerintah daerah dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Bersama RANHAM.

(3) Aksi HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

untuk Tahun 2018-2019 tercantum dalam

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia

Tahun 2015–2019 sebagaimana ditetapkan dalam

Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi

Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 perlu

dilaksanakan secara berkesinambungan guna penghormatan, pemenuhan, pelindungan, penegakan,

dan pemajuan Hak Asasi Manusia;

  • bahwa peran Sekretariat Bersama Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia perlu diperkuat dalam

upaya mengoordinasikan, memantau, memverifikasi, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan Aksi HAM

sesuai dengan kewajiban Indonesia di forum

internasional;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 144);

Rantai Perubahan
MENGUBAH / MENCABUT
amendment PERPRES 75/2015 — RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
Referensi Silang (1)
PERPRES 75/2015 — RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA