Pasal 22

(1) Tim Koordinasi Kampanye Pencitraan Nasional

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kampanye Pencitraan yang bersifat lintas sektor.

(2) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian,

Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap

pelaksanaan Kampanye Pencitraan yang dilaksanakan

oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota secara sendiri-

sendiri.

(3) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat

menyampaikan masukan terhadap pelaksanaan

Kampanye Pencitraan dan dampak Kampanye Pencitraan di negara terkait kepada Tim Koordinasi

Kampanye Pencitraan Nasional, kementerian/lembaga

pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah

Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.