Pasal 21

Pembiayaan pelaksanaan Kampanye Pencitraan yang

dilakukan oleh kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau

Pemerintah Kabupaten/Kota, dibebankan pada anggaran

pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan

belanja daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah

www.peraturan.go.id

2019, No.99 -13-

dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan.