Pasal 10

(1) Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat

membentuk Tim Koordinasi Kampanye Pencitraan

Daerah.

(2) Tim Koordinasi Kampanye Pencitraan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari

satuan kerja perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan.

(3) Tim Koordinasi Kampanye Pencitraan Daerah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:

• melakukan identifikasi potensi citra positif daerah;

• mengkaji potensi citra positif daerah;

• menentukan usulan sub tema (sub tagline) dan/atau sub profil; dan

• melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi

Kampanye Pencitraan Nasional.

(4) Pembentukan Tim Koordinasi Kampanye Pencitraan

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan dengan keputusan gubernur atau keputusan bupati/wali kota sesuai dengan

kewenangannya.