Pasal 11

(1) Kepala Badan Pelaksana, pejabat, dan pegawai di

lingkungan Badan Pelaksana, dapat berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan/ atau tenaga profesional non-PNS sesuai dengan ke bu tuhan Badan Pelaksana.

(2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberhentikan dari jabatan organik di instansi induknya tanpa kehilangan status sebagai PNS.

(3) Proses kepangkatan PNS sebagaimana dimaksud pada

ayat ( 1) dilakukan oleh instansi induk yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) PNS .,.

PRE SI DEN

REPU8LIK INDONESIA

(4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) yang

berhenti atau telah berakhir masa baktinya, kembali kepada instansi ind uknya apabila belum mencapai masa pensiun.

(5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberhentikan dengan hormat sebagai PNS apabila telah mencapai batas usia pensiun dan diberi hak-hak kepegawaian, ·sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.