Pasal 47

Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi

Hukum mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian

dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan

Peraturan Perundang-undangan, penyelesaian dan

penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai

grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari

pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan Republik Indonesia, ekstradisi, dan

keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional.