Pasal 8

(1) Kebijakan dalam rangka mewujudkan optimalisasi

konektivitas maritim dan lalu lintas pelayaran serta keselamatan pelayaran yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi:

• peningkatan kegiatan perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada jasa transportasi maritim;
• peningkatan prasarana dan sarana untuk efektivitas lalu lintas pelayaran;
• peningkatan layanan jasa kepelabuhanan untuk mendukung konektivitas maritim; dan
• pengaturan ruang Laut untuk mendukung aktivitas pelayaran. (21 Strategi untuk peningkatan kegiatan perdagangan yang berdaya saing dan berorientasi pada jasa transportasi maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
• memantapkan sistem rute kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan;
• mengawasi dan menertibkan aktivitas labuh jangkar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
• meningkatkan pelayanan jasa transportasi untuk logistik, penumpang, dan wisata.

(3) Strategi untuk peningkatan prasarana dan sarana

untuk efektivitas lalu lintas pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

• meningkatkan penyetrenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
• meningkatkan prasarana dan sarana telekomunikasi pelayaran; dan
• meningkatkan teknologi sistem navigasi pelayaran. (4lStrategi...

SK No 171293 A

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

L2

jasa (4) Strategi untuk peningkatan layanan kepelabuhanan untuk mendukung konektivitas maritim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

• mengembangkan Pelabuhan sesuai Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan sistem logistik nasional sesuai arah pembangunan ekonomi;
• mengembangkan kapasitas Pelabuhan untuk jasa memenuhi permintaan kebutuhan transportasi dan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah; dan
• mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dalam sektor kepelabuhanan.

(5) Strategi untuk pengaturan ruang Laut untuk

mendukung aktivitas pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

• menetapkan lokasi daerah pembuangan material hasil pengerukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
• mengendalikan kegiatan pembuangan material hasil pengerukan; dan
• menyelaraskan daerah pembuangan material hasil pengerukan dengan pemanfaatan mang Laut lainnya.