Pasal 79

(U Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 78 ayat (21 huruf a dilaksanakan dengan

memperhatikan hukum laut internasional. (21 Peraturan Pemanfaatan Ruang untuk Alur Pelayaran umum dan perlintasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

• kegiatan yang diperbolehkan meliputi:

1. lalu lintas kapal dari dan/atau menuju Pelabuhan; Pelayaran; 2. pemeliharaan Alur
2. penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran;
3. penetapan koridorAlur Pelayaran, sistem rute, dan daerah labuh kaPal; alat 5. penangkapan ikan menggunakan penangkapan ikan yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
4. pemanfaatan Alur Pelayaran oleh Masyarakat lokal;
5. pemanfaatan Alur Pelayaran untuk rute jalur kapal pesiar dan/atau kapal wisata;
6. penelitian dan pendidikan; dan/atau
7. pelaksanaan hak lintas transit dan/atau hak lintas damai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional; syarat b. kegiatan yang diperbolehkan dengan meliputi: bawah Laut; 1. pernasangan pipa dan/atau kabel pengawasan; dan/atau 2. pembinaan dan lainnya 3. kegiatan pemanfaatan ruang Laut yang sesuai dengan fungsi Alur Pelayaran;

• kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. Pertambangan;

2. Penempatan

SK No 171343 A

FRESIDEN

REPUBLIK TNDONESIA

1. Penempatan dan/atau pendirian bangunan dan instalasi di Laut kecuali untuk fungsi navigasi;
2. pembudidayaan ikan;
3. pembuangan sampah dan limbah;
4. penangkapan ikan dengan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang bersifat statis; dan/atau
5. kegiatan pemanfaatan ruang laut lainnya yang mengurangi nilai dan/atau fungsi Alur Pelayaran.