Pasal 17

(1) Pembayaran Kontribusi Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan dengan

ketentuan:

• Keanggotaan Indonesia telah memiliki dasar hukum

penetapan atau pengesahannya;

• Menteri memberikan persetujuan Kontribusi

Indonesia berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja;

dan

• besaran Kontribusi Indonesia dianggarkan pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(2) Dalam hal terdapat kontribusi baru dan/atau rencana

perubahan jumlah kontribusi, Instansi Penjuru harus

menyampaikan usulan kontribusi baru dan/atau

rencana perubahan jumlah kontribusi kepada Menteri

untuk memperoleh persetujuan.

(3) Menteri memberikan persetujuan terhadap kontribusi

baru dan/atau rencana perubahan jumlah kontribusi

berdasarkan rekomendasi Kelompok Kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran

Kontribusi Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri.