Pasal 16

(1) Dalam hal keanggotaan Indonesia memberikan manfaat

bagi Badan Usaha Milik Negara atau asosiasi swasta

secara langsung, pembayaran seluruh atau sebagian

kontribusinya dapat dibebankan kepada Badan Usaha

Milik Negara atau asosiasi swasta terkait sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pembebanan pembayaran seluruh dan/atau sebagian

kontribusi kepada Badan Usaha Milik Negara atau

asosiasi swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diusulkan kepada Menteri oleh pimpinan Instansi

Penjuru setelah berkonsultasi dengan Badan Usaha

Milik Negara atau asosiasi swasta bersangkutan.

(3) Menteri memutuskan pengusulan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) berdasarkan rekomendasi

Kelompok Kerja.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan

dan konsultasi Kontribusi Indonesia oleh Badan Usaha

www.peraturan.go.id

2019, No.97

Milik Negara atau asosiasi swasta diatur dalam

Peraturan Menteri.