Pasal 46

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan arahan rencana pola ruang di Perairan

Pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai

dengan Pasal 45 dapat menyesuaikan dengan kondisi dan/atau karakteristik perairan provinsi yang berada

dalam wilayah perencanaan rencana zonasi Kawasan

Antarwilayah Laut Jawa.

(2) Pelaksanaan arahan rencana pola ruang di Perairan

Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dijabarkan dalam kawasan, zona, dan/atau sub zona yang ditetapkan dengan:

• Peraturan Presiden tentang rencana tata ruang KSN;

• Peraturan Presiden tentang rencana zonasi KSNT;

dan

• Peraturan Daerah tentang rencana tata ruang

wilayah provinsi.

Bagian Ketiga

Rencana Pola Ruang Laut di Perairan di Luar Perairan

Pesisir