Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL

(1) Pemerintah menetapkan kebijakan industri Nasional. (2) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah. (3) Kebijakan industri nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perondustrian menyusun dan menetapkan peta panduan (Road Map) pengembangan klaster industri prioritas mencakup basis industri manufaktur, industri berbasis agro, industri alat angkut, industri elektronika dan telematika, industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu serta industri kecil dan menengah tertentu.

(1) Dalam rangka pengembangan kompetensi inti industri daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) : a. Pemerintah Provinsi menyusun peta panduan pengembangan industri unggulan provinsi; dan b. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota. (2) Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian menetapkan peta panduan pengembangan industri unggulan Provinsi dan peta panduan pengembangan kompetensi inti industri Kabupaten/Kota.

(1) Pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada: a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah; b. industri pionir; c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu; d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi; e. industri yang menunjang pembangunan infrastruktur; f. industri yang melakukan alih teknologi; g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi; i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja. (2) Fasilitas yang dimaksud pada ayat (1) berupa insentif fiskal, insentif non-fiskal, dan kemudahan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau kembali setiap 2 (dua) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu, untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan keadaan.

(1) Permohonan pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. (2) Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi : a. mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1); b. mengevaluasi pemberian fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3); serta c. merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau pejabat terkait yang berwenang, guna diproses lebih lanjut penetapannya. (3) Prosedur, mekanisme permohonan dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi.

(1) Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian membentuk Tim Teknis yang bertugas mengkaji, merumuskan dan mengevaluasi : a. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas; b. Peta Panduan Pengembangan Industri Unggulan Provinsi; dan c. Peta Panduan Pengembangan Kompetensi Inti Industri Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi pemerintah dan unsur lainnya yang dipandang perlu. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis berkonsultasi dengan semua pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha. (4) Tim Teknis mengusulkan hasil kajian, perumusan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri yang bertugas dan bertanggungjawab di bidang perindustrian, untuk mendapat penetapan.

Kebijakan industri nasional ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun, atau setiap waktu apabila dipandang perlu.

(1) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur oleh Menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang perindustrian. (2) Para Menteri lain/pimpinan instansi terkait melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini dan peraturan pelaksanaannya, sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing.

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2008 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO LAMPIRAN: KEBIJAKAN INDUSTRI NASIONAL A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Semakin membaiknya perekonomian Indonesia serta kondisi riil pascakrisis ekonomi akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan sektor industri. Lima tahun setelah terjadinya krisis ekonomi pertumbuhan sektor industri masih sedikit lebih rendah bila dibandingkan dengan pertumbuhannya pada saat sebelum krisis. Upaya mempercepat pembangunan, membangun kemandirian ekonomi, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke seluruh wilayah dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mengatur dan mengelola seluruh potensi sumber daya yang dimiliki, telah dilakukan dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Di sisi lain, isu-isu globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia terkait dengan sektor industri telah bergerak begitu cepat, secara kasat mata negara-negara maju lebih siap sehingga cenderung lebih mampu memanfaatkan kesempatan dibandingkan dengan negara-negara sedang berkembang. Dalam upaya mempercepat proses industrialisasi untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional sekaligus mengantisipasi dampak negatif globalisasi dan liberalisasi ekonomi dunia dan perkembangan di masa yang akan datang, diperlukan suatu arahan dan kebijakan yang jelas dalam jangka menengah, maupun jangka panjang yang terutang dalam sebuah dokumen Kebijakan Industri Nasional. Kebijakan Industri Nasional tersebut mencakup Bangun Industri Nasional, Strategi Pembangunan Industri Nasional dan Fasilitas Pemerintah. Kebiakan Industri Nasional dimaksud disusun bersama seluruh pemangku kepentingan yaitu Kamar Dagang dan Industri (KADIN), lembaga pendidikan, lembaga litbang, daerah, dan sebagainya. Arah dan kebijakan industri nasional yang disepakati bersama, sangat dibutuhkan agar industri tidak tumbuh secara alami tanpa kejelasan akan bentuk bangun industri yang akan terjadi, yang akan menimbulkan dampak pemborosan sumber daya pembangunan (inefisiensi) dan tidak terwujudnya tujuan pembangunan industri yang diinginkan. Industri dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. Industri nasional yang tangguh ditujukan untuk mencakup kemampuan produksi nasional di semua sektor (primer, sekunder dan tersier), namun lingkup kebijakan yang dirumuskan dalam Peraturan Presiden ini dibatasi untuk Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur Non-Migas, beserta Sektor Jasa Industri yang sangat erat terkait. Sektor Industri Migas diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya alam, sedangkan sektor Jasa Industri lainnya diatur tersendiri dalam rezim peraturan perundang-undangan di bidang sektoral. Industri Pengolahan/Manufaktur adalah semua kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa yang bukan tergolong primer. Yang dimaksudkan dengan produk primer adalah produk-produk yang tergolong bahan mentah, yang dihasilkan oleh kegiatan eksploitasi sumber daya alam hasil pertanian, kehutanan, kelautan dan pertambangan, dengan kemungkinan mencakup produk pengolahan awal sampai dengan bentuk dan spesifikasi teknis yang standar dan lazim diperdagangkan sebagai produk primer. 2. Potensi Sumber Daya Ekonomi Pendukung Industri. Sumber daya alam yang dimiliki Indonesia sangat potensial untuk menumbuhkembangkan industri berbasis sumber daya alamo Sumber daya alam dimaksud antara lain berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan); potensi sumber daya kelautan dan perikanan; potensi sumber daya migas sebagai bahan baku industri petrokimia dan industri lainnya; sumber daya mineral dan batubara, dan sebagainya. Selain sumber daya alam, letak Indonesia yang sangat strategis dan berada di posisi silang antara dua samudera dan dua benua dapat mengakomodasikan kepentingan berbagai negara serta Kerja sama yang saling menguntungkan dengan negara-negara di sekelilingnya. Geografi Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang tersebar lokasinya, dan penduduknya yang besar merupakan pasar "captive" bagi berbagai industri seperti industri sandang, industri pangan, industri perkapalan, industri kedirgantaraan, industri kendaraan angkut darat, dan sebagainya. Keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat penduduk merupakan potensi bagi persatuan dan kesatuan bangsa menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagai wujud kebhinekaan. Faktor keragaman ditambah dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar tersebut tidak saja dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri (khususnya industri kecil dan menengah) yang berbasis tenaga kerja, tetapi juga peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan daya kreatif. Proses pembangunan industri akan diarahkan untuk menerapkan prinsip-prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada beberapa aspek diantaranya aspek pembangunan lingkungan hidup dan pengembangan teknologi. Aspek pembangunan lingkungan hidup dilakukan dengan menerapkan pencegahan dan pengendalian pencemaran melalui penerapan sistem manajemen pencegahan dan pengendalian pencemaran, efisiensi penggunaan energi yang tak terbarukan melalui audit dan koservasi energi, pengurangan emisi gas karbon dioksida (CO2) dan gas-gas efek rumah kaca melalui pemanfaatan Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism), penggunaan bahan baku yang lebih akrab lingkungan, efisiensi penggunaan sumber daya air dan promosi penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bidang pengembangan teknologi bagi industri, pembangunan diarahkan kepada pengembangan teknologi yang mampu mengejar ketertinggalan industri Indonesia dari negara lain, pengembangan teknologi bersih, pengembangan diversifikasi energi, pengembangan teknologi tepat guna dan pengembangan kemampuan infrastruktur teknologi industri. Dalam pengembangan industri, perangkat teknologi yang tidak tersedia di dalam negeri dilakukan pemilihan perangkat teknologi, dan jika teknologi tersebut telah diterapkan perlu dilakukan audit teknologi. Selain aspek tersebut diatas, kecenderungan yang terjadi di dunia lainnya yang harus dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan industri, antara lain fluktusi harga minyak dan energi yang tinggi; meningkatnya harga-harga komoditi; melemahnya nilai tukar mata uang dollar AS; peningkatan intensitas yang tinggi dari perusahaan-perusahaan multinasional di seluruh dunia; tingginya investasi di bidang lingkungan dan produk-produk baru kesehatan; meningkatnya dalam jumlah yang tinggi masyarakat kelas menengah baru di dunia; menurunnya tarif pajak di berbagai belahan dunia; terjadinya kecenderungan perubahan dari tenaga upah murah ke tenaga ahli murah (Cheap Brain Power). 3.Keadaan Dan Masalah Yang Dihadapi Industri Pola perubahan struktur ekonomi Indonesia agaknya sejalan dengan kecenderungan proses transformasi struktural yang terjadi di berbagai negara, dimana terjadi penurunan kontribusi sektor pertanian, sementara kontribusi sektor industri dan lainnya cenderung meningkat. Perkembangan industri hingga tahun 2006 tercatat bahwa cabang-cabang industri yang memberikan sumbangan tinggi terhadap pembentukan PDB (Product Domestic Bruto) industri pengolahan non migas. Kinerja ekspor industri non-migas setelah krisis perkembangannya juga menunjukkan kecenderungan meningkat yang menunjukkan kian pentingnya industri non-migas dalam perekonomian. Walaupun kinerja ekspor terus meningkat namun ekspor non-migas masih sangat bergantung pada industri yang menggunakan sumber daya alam dan padat karya seperti tekstil dan produk tekstil, kayu dan barang dari kayu, sepatu. Di lain pihak, sudah mulai terlihat peningkatan ekspor beberapa produk industri berteknologi tinggi seperti besi baja, mesin dan kendaran bermotor, elektronika, serta kimia dasar. Meskipun industri sudah menunjukkan berbagai keberhasilan, namun terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan, yaitu : a) Makro: antara lain lemahnya prasarana dan sarana; ekonomi biaya tingi; kesenjangan pembangunan daerah; masih lemahnya penguasaan teknologi. b) Meso: belum kuatnya peran Industri Kecil dan Menengah (IKM); penurunan kinerja di beberapa cabang industri terutama cabang industri kayu dan produk kayu, serta tekstil dan produk tekstil; dan keterbatasan industri berteknologi tinggi. c) Industri: masih terbatasnya pasokan bahan baku dan energi; tingginya impor bahan baku dan penolong, walaupun sejak krisis telah mencapai banyak kemajuan dalam penggunaan bahan baku dan penolong lokal; keterbatasan produksi barang setengah jadi dan komponen; terbatasnya penerapan standardisasi; masih belum optimalnya kapasitas produksi; masih terbatasnya penguasaan pasar domestik; ketergantungan ekspor hanya pada beberapa komoditi dan beberapa negara tujuan; tingginya penyelundupan; terbatasnya pengembangan merek lokal. B. BANGUN INDUSTRI NASIONAL Penentuan arah kebijakan industri nasional jangka panjang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005 -2025 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007), sedangkan untuk jangka menengah pada Agenda dan Prioritas Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2004-2009 (Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005). Arah pembangunan industri tertuang dalam Bab 18 RPJMN tentang Peningkatan Daya Saing Industri Manufaktur. Dalam jangka panjang, pembangunan industri harus memberikan sumbangan sebagai berikut: a) Mampu memberikan sumbangan nyata dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat; b) Membangun karakter budaya bangsa yang kondusif terhadap proses industrialisasi menuju terwujudnya masyarakat modern, dengan tetap berpegang kepada nilai-nilai luhur bangsa; c) Menjadi wahana peningkatan kemampuan inovasi dan wirausaha bangsa di bidang teknologi industri dan manajemen, sebagai ujung tombak pembentukan daya saing industri nasional menghadapi era globalisasi/ liberalisasi ekonomi dunia; d) Mampu ikut menunjang pembentukan kemampuan bangsa dalam pertahanan diri dalam menjaga eksistensi dan keselamatan bangsa, serta ikut menunjang penciptaan rasa aman dan tenteram bagi masyarakat. Pada tahun 2025, industri nasional diharapkan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) Industri Manufaktur sudah masuk kelas dunia (World Class); b) Potensi pertumbuhan dan struktur yang kuat dan primer mover ekonomi; c) Kemampuan yang seimbang dan merata antar skala usaha; d) Peranan dan kontribusinya tinggi terhadap ekonomi nasional; e) Struktur industri dari berbagai aspek untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Penentuan bangun industri pada tahun 2025 dilakukan melalui beberapa analisis pendekatan sebagai berikut : a) Memilih industri yang memiliki daya saing tinggi, yang diukur berdasarkan analisis daya saing internasional, untuk didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi tulang punggung sektor ekonomi di masa akan datang; b) Memilih produk-produk unggulan daerah (provinsi, kabupaten/kota) untuk diolah dan didorong agar tumbuh dan berkembang menjadi kompetensi inti industri daerah, dan menjadi tulang punggung perekonomian regional; c) Memilih dan mendorong tumbuhnya industri yang akan menjadi industri andalan masa depan. Bangun industri masa depan dikembangkan terpadu dengan pengembangan sektor pertanian, kelautan, kehutanan, pertambangan, sumber daya manusia industrial serta pengembangan kemampuan penelitian dan pengembangan, termasuk pengembangan jasa pendukung, rancang bangun dan perekayasaan industri. Bangun Industri Nasional tahun 2025 tersusun dari basis industri manufaktur dan industri andalan masa depan. Basis Industri Manufaktur, yaitu suatu spektrum industri yang sudah berkembang saat ini dan telah menjadi tulang punggung sektor industri. Kelompok industri ini keberadaannya masih sangat tergantung pada sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) tidak terampil, ke depan perlu direstrukturisasi dan diperkuat agar mampu menjadi industri kelas dunia. Industri-industri andalan masa depan, meliputi : * Industri Agro, (Industri pengolahan kelapa sawit; pengolahan hasil laut; pengolahan karet; pengolahan kayu, pengolahan tembakau; pengolahan kakao dan coklat, pengolahan buah, pengolahan kelapa, pengolahan kopi; pulp dan kertas; Gambar Bangun Industri Nasional Tahun 2025 tidak dapat ditampilkan (lihat fisik). Dalam rangka mencapai bangun industri yang dicita-citakan di atas, maka visi pembangunan industri nasional dalam jangka panjang adalah membawa Indonesia pada tahun 2025 untuk menjadi sebuah negara industri tangguh di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, sektor industri mengemban misi, sebagai berikut : a) Menjadi wahana pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat; b) Menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi nasional; c) Menjadi pengganda kegiatan usaha produktif di sektor riil bagi masyarakat; d) Menjadi wahana (medium) untuk memajukan kemampuan teknologi nasional; e) Menjadi wahana penggerak bagi upaya modernisasi kehidupan dan wawasan budaya masyarakat; f) Menjadi salah satu pilar penopang penting bagi pertahanan negara dan penciptaan rasa aman masyarakat; g) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber bahan baku terbarukan, pengelolaan lingkungan yang baik, serta memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Untuk terselenggaranya misi sektor industri di atas, institusi pembina industri mempunyai misi, yaitu: * industri alat angkut (industri otomotif, perkapalan, kedirgantaraan dan perkeretaapian); * Industri Telematika, (industri perangkat/devices, infrastruktur/jaringan dan aplikasil content); a) Menjadi penggerak masyarakat luas untuk melakukan kegiatan usaha produksi di bidang industri pengolahan/manufaktur yang bernilai tambah ekonomi tinggi secara andal bersaing, dengan sejauh mungkin mendayagunakan potensi modal dasar dalam negeri; b) Lebih mengutamakan pemasaran produk primer dalam negeri (yang tergolong bahan mentah industri) untuk pemenuhan bahan baku bagi industri pengolahan/manufaktur di dalam negeri, agar mampu menciptakan peningkatan nilai tambah yang besar dan lapangan kerja yang luas bagi ekonomi nasional; c) Menjadi andalan pembangunan industri yang berkelanjutan melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya alam secara optimal dan pemanfaatan sumber bahan baku terbarukan agar lebih menjamin kehidupan generasi yang akan datang secara mandiri. C. STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI NASIONAL 1. Tujuan Pembangunan Industri Nasional Tujuan pembangunan industri jangka panjang adalah membangun industri dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan, yang didasarkan pada tiga aspek yang tidak terpisahkan yaitu pembangunan ekonomi, pembangunan sosial dan lingkungan hidup. Sedangkan tujuan pembangunan sektor industri jangka menengah ditetapkan bahwa industri : a) harus tumbuh dan berkembang sehingga mampu memberikan sumbangan nilai tambah yang berarti bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja secara berarti; b) mampu menguasai pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor; c) mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur; d) mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional; e) mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produksinya; f) tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa. 2. Sasaran Pembangunan Industri Nasional Sasaran Pembangunan Industri Nasional terdiri dari sasaran jangka panjang dan sasaran jangka menengah. Sasaran jangka panjang adalah : a) Industri manufaktur telah mencapai taraf industri kelas dunia, yang didukung oleh sumber daya produktif, daya kreatif serta kemampuan kompetensi inti industri daerah; b) Seimbangnya sumbangan IKM terhadap PDB dibandingkan sumbangan industri besar; c) Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar, serta industri di dunia. Dari sasaran jangka panjang tersebut, keluaran yang diharapkan adalah Indonesia menjadi Negara Industri Maju Baru, dimana industri akan tunduk pada kaidah ekonomi, juga sadar lingkungan, dan peduli lingkungan sosial. Berdasarkan sasaran jangka panjang tersebut disusunlah sasaran jangka menengah yaitu : a) Terselesaikannya permasalahan yang menghambat, dan rampungnya program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi industri yang terkena dampak krisis dan bencana; b) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar; c) Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan; d) Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dan ekspor. e) Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan; f) Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar tiga kali lebih cepat daripada industri kecil. Dari sasaran jangka menengah, keluaran jangka menengah yang diharapkan adalah: a) Besarnya kemampuan sektor industri untuk menyediakan lapangan kerja baru; b) Pulihnya industri yang terpuruk akibat krisis; c) Meningkatnya kemampuan daerah menghasilkan produk olahan; d) Tumbuhnya industri penunjang, komponen, dan bahan baku industri; e) Meningkatnya ekspor secara signifikan; f) Terbangunnya pilar-pilar industri masa depan; g) Semakin kuatnya struktur industri, dan seimbangnya sumbangan nilai tambahan antara industri besar dengan IKM. 3. Maksud dan Tujuan Kebijakan Industri Nasional Penetapan kebijakan industri nasional dimaksudkan untuk : a) arahan bagi pelaku industri, baik pengusaha maupun institusi lainnya, khususnya yang memiliki kegiatan usaha di sektor industri ataupun bidang lain yang berkaitan; b) pedoman operasional bagi aparatur pemerintah dalam rangka menunjang secara komplementer dan sinergik untuk suksesnya pelaksanaan program pengembangan industri sesuai dengan bidang tugasnya; c) tolok ukur kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri; d) informasi untuk mengalang dukungan sosial-politis maupun kontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan industri ini, yang pada akhirnya diharapkan untuk mendorong partisipasi secara luas dari masyarakat untuk memberikan kontribusi secara langsung dalam kegiatan pembangunan industri. Adapun tujuan kebijakan industri nasional untuk : a) merevitalisasi sektor industri dan meningkatkan perannya dalam perekonomian nasional; b) membangun struktur industri dalam negeri yang sesuai dengan prioritas nasional dan kompetensi daerah; c) meningkatkan kemampuan industri kecil dan menengah agar lebih seimbang dengan industri berskala besar; d) mendorong pertumbuhan industri di luar Pulau Jawa; e) terciptanya sinergi kebijakan dari sektor-sektor pembangunan yang lain dalam mendukung pembangunan industri nasional. 4. Strategi Pokok dan Strategi Operasional Pembangunan Industri Nasional a. Strategi Pokok Strategi Pokok meliputi : 1) Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai dari industri termasuk kegiatan dari industri pendukung, industri terkait, industri penyedia infrastruktur, dan industri jasa penunjang lainnya. Keterkaitan ini dikembangkan sebagai upaya untuk membangun jejaring industri dalam negeri dan global serta meningkatkan daya saing yang mendorong inovasi; 2) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai dengan membangun kompetensi inti industri daerah; 3) Meningkatkan produktivitas, efisiensi dan jenis sumber daya yang digunakan dalam industri, dan menfokuskan pada penggunaan sumber-sumber daya terbarukan; 4) Mengembangkan Industri Kecil dan Menengah melalui (i) penyediaan skema pencadangan usaha serta bimbingan teknis dan manajemen serta pemberian fasilitas khusus agar dapat tumbuh secara ekspansif dan andal bersaing di bidangnya; (ii) penciptaan sinergi IKM dengan industri besar melalui pola kemitraan (aliansi); (iii) penciptaan lingkungan usaha IKM yang menunjang; dan (iv) pengembangan skema pembiayaan yang mendorong kemitraan. b. Strategi Operasional Strategi Operasional meliputi : 1) Pengembangan Lingkungan Bisnis yang Kondusif * Mengembangkan lingkungan usaha yang mampu menciptakan keuntungan berusaha para wirausaha, tersedianya lapangan kerja yang layak, hak-hak pekerja, dan terpeliharanya lingkungan hidup; * Menyediakan persyaratan dasar bagi tumbuhnya lingkungan usaha yang nyaman, yaitu :stabilitas politik, tata kelola dan dialog sosial yang baik, rasa menghormati hak asai manusia (HAM) dan standar ketenagakerjaan internasional, budaya kewirausahaan, stabilitas makro ekonomi dan pengelolaan perekonomian yang baik, kebijakan perdagangan yang berkeadilan, dukungan kelembagaan dan perundangan yang menunjang, jaminan hukum terhadap kepemilikan kekayaan intelektual, kemudahan untuk mendapat pelayanan dari perbankan dan lembaga keuangan, serta tanggung jawab terhadap tata kelola usaha yang baik; * Mengembangkan prasarana dan sarana fisik di daerah-daerah yang prospek industrinya potensial ditumbuhkan, antara lain: jalan. jembatan, pelabuhan, jaringan tenaga listrik, bahan bakar, jasa angkutan. pergudangan, telekomunikasi, telematika dan air bersih; * Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM Industri, khususnya di bidang teknik produksi dan manajemen serta bisnis; * Mendorong pengembangan usaha jasa prasarana dan sarana bisnis penunjang pergudangan, telekomunikasi, telematika dan air bersih; * Mendorong ketersediaan sarana pendidikan dan pelatihan bagi pengembangan SDM Industri, khususnya di bidang teknik produksi dan manajemen serta bisnis; * Mendorong pengembangan usaha jasa prasarana dan sarana bisnis penunjang industri, antara lain kawasan industri, jasa R & D (Research and Development), jasa pengujian mutu, jasa rekayasa/ rancang bangun dan konstruksi, jasa inspeksi teknis, jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi, jasa audit, jasa konsultansi industri, jasa pemeliharaan dan perbaikan, jasa pengamanan, jasa pengolahan/pembuangan limbah, jasa kalibrasi, dan sebagainya; * Mengembangkan kebijakan sistem intensif yang efektif, selektif, dan menarik; * Menyempurnakan instrumen hukum untuk pengaturan kehidupan industri yang kondusif, yang memenuhi kriteria : (a) lebih menjamin kepastian hukum, termasuk penegakan hukum yang konsisten; (b) aturan main berusaha yang jelas dan tidak menyulitkan; (c) mengurangi sekecil mungkin intervensi pemerintah terhadap pasar; (d) menghormati kebebasan usaha pelaku industri; (e) kejelasan hak dan kewajiban pelaku industri; (f) terjaminnya dan tidak terganggunya kepentingan publik, termasuk gangguan keselamatan, kesehatan, nilai budaya dan kelestarian lingkungan hidup; (g) terjaminnya kepentingan konsumen secara seimbang. * Mensinkronisasi kebijakan sektor terkait, seperti kebijakan bidang investasi dan sektor perdagangan, kebijakan di bidang energi, kebijakan di bidang pertanian, dan lain-lain; * Membina Aparat Pembina agar bersih, profesional, dan probisnis dalam membina dan memberikan pelayanan fasilitas kepada dunia usaha, melalui ketentuan administratif yang sederhana/mudah, dapat mencegah kecurangan dan manipulasi yang merugikan negara dan masyarakat, dengan dampak beban yang tidak memberatkan pelaku industri. 2) Mendorong pertumbuhan klaster Industri Prioritas Klaster industri adalah sekelompok industri inti yang terkonsentrasi secara regional maupun global yang saling berhubungan atau berinteraksi sosial secara dinamis, baik dengan industri terkait, industri pendukung maupun jasa penunjang, infrastruktur ekonomi dan lembaga terkait dalam meningkatkan efisiensi, menciptakan aset secara kolektif dan mendorong terciptanya inovasi sehingga tercipta keunggulan kompetitif. Industri Inti adalah industri yang menjadi basis dalam pengembangan klaster industri nasional. Industri Penunjang adalah industri yang berperan sebagai pendukung serta penunjang dalam pengembangan industri inti secara integratif dan komprehensif. Industri Prioritas adalah klaster industri yang memiliki prospek tinggi untuk dikembangkan berdasarkan kemampuannya bersaing di pasar internasional, dan industri yang faktor-faktor produksi untuk bersaingnya tersedia dengan cukup di Indonesia. Dalam jangka panjang pembangunan industri diarahkan pada penguatan, pendalaman dan penumbuhan klaster kelompok industri prioritas sebagai berikut : * Basis Industri Manufaktur yang terdiri atas kelompok-kelompok industri : (1) Industri Material Dasar; yang terdiri dari : (a) Industri Besi dan Baja, (b) Industri Semen, (c) Industri Petrokimia, (d) Industri Keramik; (2) Industri Permesinan; yang meliputi : (a) Industri Peralatan Listrik dan Mesin Listrik, (b) Industri Mesin dan Peralatan Umum; (3) Industri Manufaktur Padat Tenaga Kerja; merupakan penghasil produk sandang, pangan, bahan bangunan, kesehatan dan obat, dan sebagainya, yang meliputi antara lain: (a) Industri Tekstil dan Produk Tekstil (b) Industri Alas Kaki (c) Industri Farmasi dengan Bahan Baku dalam Negeri. * Kelompok Industri Agro yang meliputi cabang-cabang industri pengolahan :(a) Industri Kelapa Sawit; (b) Industri Karet dan Barang Karet; (c) Industri Kakao dan Coklat; (d) Industri Kelapa; (e) Industri Kopi; (f) Industri Gula; (g) Industri Tembakau; (h) Industri Buah-buahan, (i) Industri Kayu dan Barang Kayu; (j) Industri Hasil Perikanan dan Laut; (k) Industri Pulp dan Kertas; (l) Industri Pengolahan Susu; * Kelompok Industri Alat Angkut; yang meliputi industri-industri: (a) Industri Kendaraan Bermotor, (b) Industri Perkapalan, (c) Industri Kedirgantaraan, (d) Industri Perkeretaapian; * Kelompok Industri Elektronika dan Telematika; meliputi Industri Elektronika, Industri Perangkat Keras Telekomunikasi dan Pendukungnya, Industri Perangkat Penyiaran dan Pendukungnya, Industri Komputer dan Peralatannya, Industri Perangkat Lunak dan Content Multimedia, Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK); * Kelompok Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu; yang meliputi industri perangkat lunak dan content multimedia, fashion, dan kerajinan dan barang seni. Industri Kreatif adalah proses peningkatan nilai tambah hasil dari eksploitasi kekayaan intelektual berupa kreatifitas, keahlian dan bakat individu menjadi suatu produk yang dapat dijual sehingga meningkatkan kesejahteraan bagi pelaksanaan dan orang-orang yang terlibat. * Industri Kecil dan Menengah Tertentu; yang meliputi industri-industri pengolahan: Industri Batu Mulia dan Perhiasan, Industri Garam Rakyat, Industri Gerabah dan Keramik Hias, Industri Minyak Atsiri dan Industri Makanan Ringan. Penguatan, pendalaman dan penumbuhan 6 (enam) klaster industri prioritas adalah sebagai berikut : a. Basis Industri Manufaktur

No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

1. Kelompok Industri Material Dasar a) Industri Besi dan Baja * Memperkuat kemitraan

• Membangun dan antara industri baja mengembangkan hulu dan hilir guna teknologi proses memenuhi kebutuhan iron making bahan baku industri kapasitas 10 juta hilir; ton/tahun berbasis
• Restrukrisasi mesin/ batubara dan bijih peralatan produksi; besi lokal.
• Mendorong aliansi
• Membangun industri strategis industri iron making dan baja nasional dengan steel making sumber-sumber teknologi sehingga memiliki yang berbasis bahan kapasitas produksi lokal; baja kasar20 juta
• Meningkatkan penerapan ton/tahun dengan dan pengawasan SNI teknologi Blast (Standar Nasional Furnace atau Indonesia) produk proven technology industri baja; lainnya.
• Mendorong penggunaan
• Mendorong sinergi baja prodksi dalam yang kuat antara negeri untuk industri baja pembangunan nasional dengan infrastuktur industri hulu dan
• Mengembangkan industri hilirnya serta hilir (cold rolling coil lembaga terkait (CRS), baja lapis seng lainnya khusus di (BJLS), pipa migas, dibidang pelat timah, industri penelitian dan bahan bangunan berbasis pengembangan. baja);
• Menetapkan kebijakan memprioritaskan penggunaan bijih besi dan pasir besi untuk memenuhi kebutuhan industri baja dalam negeri;
• Menetapkan kebijakan memprioritaskan penggunaan hasil produksi dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur kebutuhan migas dan kebutuhan pembangunan lainnya;
• Menetapkan kebijakan energi untuk diprioritaskan bagi industri baja dalam negeri baik yang bersumber pada gas maupun batubara;
• Menyelesaikan kebijakan harmonisasi tarif industri baja dalam negeri;
• Melaksanakan standardisasi produk industri baja baik penerapan maupun pengawasannya;
• Menerapkan secara konsisten dan optimal kebijakan pengamanan perdagangan (instrumen safeguard, anti dumping, anti subsidi dan lain-lain) dalam melindungi industri dalam negeri.

b) Industri Semen

• Mengamankan pasokan * Mengembangkan dalam rangka pemenuhan industri semen kebutuhan nasional; nasional khususnya
• Meningkatkan efisiensi Kawasan Timur dan konservasi energi; Indonesia;
• Memperkuat kemitraan
• Mengembangkan antara industri semen komptensi sumber dengan industri hilir. daya manusia dalam rekayasa, pabrikasi dan kostruksi pabrik semen;
• Mengamankan pasokan batubara melalui pemanfaatan potensi yang ada untuk industri semen nasional;
• Meningkatkan kemampuan rekayasa dan pabrikasi pabrik-pabrik semen generasi baru yang lebih efisien dan hemat energi.

c) Industri Petrokimia

• Menyediakan gas untuk
• Meningkatkan bahan baku industri; diversifikasi
• Meningkatkan kualitas sumber bahan baku dan kuantitas dan sumber energi infrastruktur pendukung industri industri petrokimia; petrokimia;
• Meningkatkan
• Meningkatkan kualitas penguasaan SDM industri petrokimia; teknologi proses
• Meningkatkan aktivitas dan rekayasa kelompok kerja klaster industri industri petrokimia petrokimia dalam mengevaluasi melalui penelitian berbagai aspek yang dan pengembangan krusial dalam yang terintegrasi pengembangan industri
• Meningkatkan petrokimia; penguasaan
• Meningkatkan penguasaan teknologi rancang pasar produk petrokimia bangun dan dalam lingkup nasional perekayasaan serta dan global. industri permesinan dalam negeri;
• meningkatkan produktivitas dan efisiensi produk pupuk melalui restrukturisasi pabrik pupuk yang sudah tua dengan pabrik baru berbahan baku dan berbahan bakar batabara.
• Meningkatkan kualitas SDM industri petrokimia.
• Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pendukung industri petrokimia;
• Mendirikan pusat unggulan industri petrokimia.

d) Industri Keramik

• Memenuhi pasokan gas
• Meningkatkan sesuai kebutuhan efisiensi dan industri keramik konservasi energi nasional;
• Menerapkan dan
• Meningkatkan kualitas pengawasan SNI; produk keramik melalui
• Mengembangkan SNI; kompetensi SDM
• Melakukan koordinasi bagi industri dengan Pemerintah keramik; Daerah dan produsen * Mengembangkan keramik dalam rangka industri pemurnian pengembangan industri dan penyiapan inti di daerah, bahan baku; khususnya penggunaan
• Mengembangan bahan-bahan baku yang industri keramik tersedia di dalam bernilai tambah negeri; tinggi (advanced
• Mempromosikan investasi ceramic); industri bahan baku * Mengembangkan keramik; bidang desain,
• Melakukan Revitalisasi rekayasa dan Unit Pelayanan Teknis pabrikasi pabrik (UPT) Industri Kecil keramik yang dan Menengah Keramik. hemat energi.

2. Kelompok Industri

• Menetapkan kebijakan
• Meningkatkan Permesinan penerapan tingkat pengawasan (a) Industri Mesin kandungan dalam negeri penerapan standar; Listrik dan Peralatan pada berbagai kelas * Mengembangkan Listrik pembangkit listrik kemampuan desain tenaga uap (PLTU) dan dan engineering peralatan sistem untuk memproduksi transmisi. mesin listrik dan
• Mengembangkan kemampuan peralatan listrik. untuk memproduksi
• Memanfaatkan hasil turbin (menjadi riset untuk prioritas); pengembangan
• Menetapkan kebijakan produk industri untuk penyediaan dana komponen. guna mendukung pembangunan PLTU skala kecil-menengah.
• Mengembangkan kemampuan industri penunjang untuk memenuhi kebutuhan energi.

(b) Industri Mesin dan

• Menetapkan kebijakan
• Melakukan kerja Peralatan Umum memprioritaskan sama dengan penggunaan mesin dalam pemilik teknologi negeri dan penggunaan guna mengembangkan tingkat kandungan lokal; mesin peralatan
• Menetapkan insentif presisi dan mesin untuk litbang industri perkakas di dalam mesin dan peralatan; negeri.
• Menumbuhkan industri
• Meningkatkan motor penggerak murah sinergi antara dan industri komponen Pemerintah, dunia (supporting industry); usaha dan
• Mengoptimalkan kapasitas Perguruan Tinggi dan peran lembaga dalam mendukung litbang dalam mendukung pengembangan pengembangan industri litbang industri mesin peralatan; mesin peralatan.
• Melakukan kerjasama * Melaksanakan dengan luar negeri aliansi dengan dalam membangun pemain global kemampuan infrastruktur dalam membuka dasar industri akses pasar. engineering.
• menyusun dan menerapkan SNI komponen logam, elektronika dan alat mesin pertanian;
• Revitalisasi dan mendirikan UPT Industri Kecil dan Menengah Komponen Mesin dan Peralatan Umum.

3. Kelompok Industri

• Melaksanakan
• Mengembangkan Padat Tenaga Kerja restrukturisasi dan industri serat (a) Industri Tekstil dan modernisasi permesinan alam dan serat Produk Tekstil (TPT) industri TPT; buatan yang
• Menetapkan kebijakan berkualitas tinggi pengamanan suplai
• Mengembangkan energi dan desain, teknologi diversifikasi energi; dan diversifikasi
• Menghilangkan hambatan produk untuk importasi kapas; mencapai nilai
• Menetapkan ketentuan- tambah dan high ketentuan/kebijakan fashion. dalam menanggulangi * Meningkatkan praktik perdagangan kepercayaan dan ilegal; citra produk
• Memperluas wilayah Indonesia di mata pasar ke pasar non dunia; tradisional melalui * Mengembangkan misi dagang; bahan baku
• Mengamankan hak-hak alternatif serat kekayaan intelektual alam, seperti (HaKI); serat rami, sutera
• Mengembangkan produk dan nenas. tekstil high fashion;
• Menyusun dan menerapkan SNI;
• Melakukan revitalisasi UPT Industri Kecil dan Menengah Tekstil dan Produk Tekstil.

(b) Industri Alas Kaki

• Memperkuat pembetulan
• Menumbuhkan klaster industri alas industri bahan kaki; baku dan
• Menetapkan kebijakan supporting untuk meningkatkan industri aksesori; pasokan bahan baku
• Menjadikan lokal untuk industri industri alas kaki alas kaki; nasional sebagai
• Menetapkan kebijakan/ pemain kelas ketentuan dalam dunia dengan merek menanggulangi sendiri; perdagangan ilegal/ * Meningkatkan peran penyelundupan; lembaga litbang
• Menetapkan kebijakan dalam desain standardisasi dalam produk dan bidang alas kaki; penggunaan
• Mengembangkan material baru kerjasama industri yang lebih alas kaki dengan fashion dan tahan vendor dalam rangka lama; jaminan bahan baku; * IFSC menjadi pusat
• Melaksanakan litbang Pelatihan dan bahan baku, proses Sertifikasi mutu munufaktur, dan alas kaki bertaraf desain produk; Internasional;
• Meningkatkan pasokan
• Mengembangan bahan baku kulit produk alas kaki. melalui peningkatkan tarif pungutan ekspor (PE) kulit mentah, wet blue dan crust dan penyederhanaan importasi kulit;
• Mendorong investasi industri penunjang alas kai, yaitu industri bahan baku dan aksesoris;
• Mengembangkan dan revitalisasi UPT alas kai antara lain Indonesia Footwear Service Center (IFSC).

No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

2. Industri Karet dan

• Melakukan revitalisasi * Meningkatkan Barang Karet dan peningkatan produktivitas produktivitas lahan karet alam dan melalui penyediaan kualitas bahan bibit unggul, olah karet. pemanfaatan kebun-kebun * Mengembangkan dan terlantar; meningkatkan
• Meningkatkan mutu daya saing bahan olah karet industri barang- (bokar); barang karet
• Memenuhi pasokan dalam rangka energi gas untuk memenuhi kebutuhan industri barang- dalam negeri; barang karet;
• Mengembangkan
• Meningkatkan kualitas beragam industri SDM melalui penetapan barang-barang standar kompetensi karet engineering; kerja SDM industri
• Mengembangkan karet dan barang- industri barang karet; permesinan
• Menyusun dan pendukung menerapkan SNI pengembangan barang-barang karet industri barang- dalam rangka barang karet. keselamatan, kesehatan,
• Menerapkan secara keamanan dan wajib SNI barang- lingkungan (K3L); barang karet
• Merestrukturisasi dan harmonisasi mesin peralatan dan standar proses produksi internasional industri komponen barang-barang dan barang-barang karet komponen karet. otomotif;
• Mengembangkan investasi industri ban sehingga menjadi salah satu basis industri ban dunia;
• Meningkatkan kompetesi SDM industri barang- barang karet.

3. Industri Kakao dan

• Meningkatkan jaminan * Mengembangkan Coklat pasokan bahan baku; produk-produk
• Melakukan diversifikasi Kakao non pangan; produk kakao dan coklat
• Membangun pusat- olahan; pusat pengembangan
• Melakukan optimalisasi industri kakao di kapasitas industri kakao sentra-sentra dalam negeri; produksi;
• Meningkatkan mutu biji
• Mempromosikan kakao (Good Manufacturing industri hilir/ Practies (GMP), Hazard turunan dari Analysis and Critical produk kakao. Control Point (HACCP) dan Sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikat produk (SNI);
• Meningkatkan kerjasama internasional (pasar, teknologi, promosi dan investasi);
• Mengembangkan teknologi pengolahan kakao;
• Meningkatkan kompetensi SDM;

4. Industri Kelapa

• Meningkatkan jaminan * Mengembangkan pasokan bahan baku; industri
• Melakukan diversifikasi pengolahan kelapa produk kakao dan non pangan; coklat olahan;
• Membangun pusat-
• Melakukan optimalisasi pusat pengembangan kapasitas industri industri pengolahan kelapa; pengolahan kelapa
• Meningkatkan mutu di sentra produk pengolahan produksi. kelapa;
• Meningkatkan kerjasama internasional dalam rangka peningkatan investasi dan perdagangan;
• Meningkatkan kemampuan industri mesin dan peralatan pengolah kelapa;
• Mengembangkan teknologi pengolahan yang lebih maju dan efisien;
• Meningkatkan kompetensi SDM;
• Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu (GMP, HACCP dan Sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI) pada industri pangan berbasis kelapa;
• Mengembangkan industri kelapa terpadu;
• Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk olahan kelapa;

5. Industri Kopi

• Meningkatkan mutu
• Menerapkan GMP, dan diversifikasi HACCP dan ISO produk olahan kopi; series:
• Meningkatkan ekspor
• Menerapkan SNI dan pasar domestik; dalam inovasi dan
• Meningkatkan diversifikasi kemitraan antara produk pengolahan petani, industri kopi Indonesia; dan perdagangan kopi * Melakukan (staken-holders); diversifikasi
• Mengamankan produk olahan kopi kepentingan Indonesia (antara lain coffe dalam forum blend); internasional;
• Mendorong
• Meningkatkan kualitas peningkatkan dan kompetensi SDM. produksi biji
• Meningkatkan kualitas kopi Arabika; pengemasan produk
• Mengembangkan kopi litbang turunan kopi non-pangan.
• Mengembangkan industri berbasis kopi pangan dan non pangan (farmasi);
• Melakukan pendalaman struktur industri kopi;
• Meningkatkan kompetensi SDM.

6. Industri Gula

• Meningkatkan mutu gula
• Membangun industri melalui pemberlakuan raw sugar di dalam SNI wajib; negeri untuk
• Melakukan mendukung produksi restrukturisasi pabrik industri gula gula untuk peningkatan nasional; produktivitas dan
• Membangun pabrik efisiensi pabrik gula; gula baru dengan
• Memberdayakan industri kapasitas minimal permesinan dan 5.000 TCD (ton perekayasaan dalam cane per day) di negeri untuk mendukung Pulau Jawa. restrukturisasi;
• Membentuk forum komunikasi industri pengolahan gula di pusat dan kelompok kerja di daerah;
• Mengembangkan diversifikasi produk dengan memanfaatkan hasil samping industri gula (molases, bagase, blotong, daun dan lain-lain);
• Modernisasi mesin peralatan dan proses produksi industri gula rakyat.

7. Industri Tembakau

• Melakukan diversifikasi
• Meningkatkan penggunaan energi inovasi teknologi alternatif, perumusan proses pengolahan dan penerapan SNI tembakau; Tembakau, penyusunan * Meningkatkan RUU Pengendalian program kemitraan, Dampak Tembakau yang meningkatkan mutu komprehensif dan SDM dalam berimbang; penguasaan
• Menangani produk teknologi rokok ilegal; pengolahan
• Membenahi struktur tembakau; industri rokok;
• Mengembangkan dan
• Memberi insentif diversifikasi ekspor bagi produk produk industri tembakau dan rokok; hasil tembakau
• Memberlakukan kebijakan (IHT) yang cukai yang terencana, beresiko rendah kondusif dan moderat; bagi kesehatan;
• Menjamin keseimbangan
• Menerapkan SNI pasokan dan kebutuhan produk tembakau bahan baku serta dan rokok. peningkatan produktivitas tembakau dan cengkeh;
• Meningkatkan ekspor produk tembakau dan rokok.

8. Industri Buah-buahan * Mengembangkan industri

• Memberdayakan pengolahan buah yang pasar lelang terintegrasi dengan agro di setiap bahan-baku; daerah potensial;
• Menerapkan GMP, HACCP,
• Mengembangkan ISO dan sertifikasi dan meningkatkan Halal; pasar domestik
• Menerapkan SNI mutu dan internasional; produk industri
• Melakukan pengolahan buah-buahan; diversifikasi buah
• Mengembangkan ....... olahan sebagai penggunaan produk bahan pangan dalam negeri; fungsional,
• Meningkatkan jaminan kosmetik dan pasokan bahan baku; farmasi melalui
• Meningkatkan kualitas penguatan dan desain kemasan produk pendayagunaan buah-buahan olahan. R & D.

9. Industri Kayu dan

• Meningkatkan kerjasama
• Mempercepat Barang Kayu antar pemerintah daerah, pembangunan hutan (termasuk Rotan produsen kayu/rotan tanaman (Hutan dan Bambu) dengan produsen mebel Tanaman Industri kayu dan rotan dalam (HTI) dan hutan rangka penyediaan bahan tanaman rakyat; baku kayu;
• Melakukan
• Memfasilitasi pembangunan optimalisasi dan terminal kayu/rotan di intensifikasi beberapa daerah sentra fungsi Pusat produksi mebel; Desain Mebel
• Meningkatkan mutu dan Kayu dan Mebel desain mebel kayu dan Rotan; mebel rotan;
• Mempercepat
• Mempercepat tumbuhnya perkembangan industri pengolahan kayu industri di daerah sumber permesinan bahan baku; nasional untuk
• Mempercepat penggunaan mendukung teknologi modern yang kebutuhan mesin mengadopsi keunggulan dan peralatan dan keunikan lokal; produksi industri
• Mengembangkan pusat pengolahan kayu desain industri mebel dan rotan; kayu dan mebel rotan;
• Meningkatkan
• Mempercepat penggunaan kompetensi SDM bahan baku alternatif kayu dan rotan; (kayu kelapa, kayu
• Mengembangkan kelapa sawit, kayu kawasan industri nangka, kayu durian, berbasis kayu dan kayu mangga dan lain- rotan. lain);
• Membangun dan revitalisasi UPT Industri Kayu dan Rotan;
• Mengembangkan kawasan industri khusus berbasis kayu dan rotan.

10. Industri Hasil

• Meningkatkan pasokan * Riset dan Perikanan dan Laut bahan baku (kualitas pengembangan dan kuantitas) khususnya teknologi tuna, udang dan rumput formulasi berbasis laut; rumput laut;
• Meningkatkan kemitraan
• Mengembangkan dan integrasi antara produk formulasi sisi hulu dan sisi hilir berbasis rumput dalam rangka meningkatkan laut (dairy jaminan pasokan bahan product, farmasi, baku; kosmetik dan
• Meningkatkan jaminan industri); mutu dan keamanan produk
• Mengembangkan industri pengolahan hasil industri laut (GMP, HACCP dan bioteknologi sertifikasi Halal) dan berbasis hasil penerapan sertifikasi laut lainnya produk (SNI); (produk kosmetik
• Meningkatkan nilai dan farmasi); tambah hasil laut dan diversifikasi produk olahan hasil laut.
• Meningkatkan utilitas industri pengolahan hasil laut di dalam negeri;
• Meningkatkan kemampuan penyediaan mesin dan peralatan pendukung usaha pengolahan hasil laut;
• Membangun kawasan industri pengolahan hasil laut di luar Pulau Jawa khususnya di Indonesia bagian timur;
• Meningkatkan kemampuan uji laboratorium malalui bantuan alat dan bantuan teknis;
• Meningkatkan kompetensi SDM di bidang teknologi pascapanen dan pengolahan hasil laut serta manajerial usaha;
• Fokus kepada komoditi revitalisasi (tuna, udang dan rumput laut) dan potensi spesifik daerah;
• Meningkatkan nilai tambah rumput laut menjadi ATC/SRC (Alkali Treated Caragenan/Semi Refine Caragenan), agar-agar dan alginate;
• Meningkatkan pemanfaatan limbah hasil laut sebagai bahan pangan fungsional dan farmasi/suplemen (gelatin, chitin, chitosan);
• Pengembangan klaster pertunaan, perundangan, dan perrumputlautan dalam rangka percepatan pertumbuhan industri hasil laut di sentra produksi terpilih;
• Meningkatkan kualitas dan desain kemasan produk olahan hasil laut;
• Menodorng peningkatan investasi dan penguatan akses pasar;
• Meningkatkan produksi tepung ikan sebagai bahan baku pakan;
• Meningkatkan dan mengembangkan pasar domestik dan internasional;
• Meningkatkan ekspor hasil laut dalam bentuk olahan;
• Mengembangkan skala pembiayaan bagi nelayan, pembudidaya dan pengolah dalam rangka modernisasi sarana penangkapan, budidaya dan pengolahan;
• Mengembangkan kelembagaan pembudidaya rumput laut;

11. Industri Pulp dan

• Meningkatkan penggunaan
• Memaksimalkan Kertas bahan baku dari hutan penggunaan bahan tanaman dan bahan baku baku dari hutan non kayu. tanaman dan bahan
• Menyusun panduan baku non kayu. penanganan dan pemanfaatan limbah padat
• Mendorong industri pulp dan kertas; berkembangnya
• Mendorong penggunaan industri rancang teknologi modern yang bangun dan ramah lingkungan; perekayasaan
• Mendorong tumbuhnya mesin dan industri kertas salut peralatan proses (coated paper) untuk pulp dan kertas; pengemasan;
• Meningkatkan
• Mengembangkan industri penerapan ISO kertas budaya dan seni; 9000 series, ISO
• Mengembangkan industri 14000 dan pengemasan dari kertas sertifikasi untuk menunjang Industri coo-labelling. Pangan (food grade) dan produk IKM.

12. Industri Pengolahan

• Mengembangkan industri
• Meningkatkan Susu pakan ternak skala kecil populasi ternak dengan memanfaatkan sapi; sumber bahan pakan dalam
• Meningkatkan negeri; kepemilikan sapi
• Meningkatkan mutu pakan oleh peternak ternak dalam upaya dari 2-5 sapi/ meningkatkan peternak menjadi produktivitas susu segar; diatas 10 sapi/
• Meningkatkan populasi peternak; ternak sapi;
• Meningkatkan
• Meningkatkan kepemilikan produktivitas sapi oleh peternak dari ternak sapi dari 2-5 sapi/peternak menjadi 8-12 liter 10 sapi/peternak; per ekor/hari
• Meningkatkan produktivitas menjadi diatas ternak sapi dari 8-12 20 liter per liter per ekor/hari ekor/hari; menjadi 20 liter per * Meningkatkan ekor/hari; penguasaan
• Meningkatkan kualitas teknologi dalam susu segar melalui upaya peningkatan bantuan keterampilan cara mutu susu olahan; perah, bantuan peralatan * Mengembangkan (cooling unit) dan diversifikasi penerapan Good Farming produk susu olahan Pratices (GFP) serta Good yang mempunyai Handling Practices (GHP); daya saing tinggi
• Meningkatkan kemitraan di pasar/ekspor; antara Industri Pengolah
• Meningkatkan Susu dengan peternak sapi kerjasama dalam perah dan koperasi; upaya pengembangan
• Meningkatkan daya saing teknologi proses industri pengolahan susu dan diversifikasi melalui harmonisasi tarif produk. bea masuk antara produk jadi susu dengan bahan baku;
• Meningkatkan kompetensi SDM khususnya dalam keterampilan teknis dan teknologi pakan ternak dan usaha peternakan;
• Mengembangkan industri permesinan pengolah susu;
• Mengembangkan skema pembiayaan kepemilikan bibit sapi unggul;
• Meningkatkan konsumsi susu nasional;

c. Industri Alat Angkut

No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

1. Industri Kendaraan

• Meningkatkan aliansi
• Meningkatkan Bermotor strategis dengan pemain penguasaan otomotif utama dunia teknologi dan untuk membangun pengembangan Indonesia sebagai basis produk baik produksi; komponen maupun
• Meningkatkan dan kendaraan utuh; mengembangkan
• Mengembangan mutu infrastruktur teknologi hasil industri pendukung industri sesuai dengan otomotif seperti standar peningkatan kemampuan internasional pusat pengujian dan melalui penerapan penelitian baik standar dalam perangkat lunak maupun rangka perangkat kerasnya; memanfaatkan
• Meningkatkan kemampuan jaringan pasar teknologi manufaktur global. bagi industri komponen;
• Mengembangkan
• Meningkatkan kemampuan desain dan pengembangan produk engineering khususnya produk industri komponen otomotif otomotif dalam melalui pengembangan pengembangan desain dan engineering produk. komponen otomotif;
• Meningkatkan kemampuan dan perencanaan manajemen kualitas industri kecil dan menengah pembuat komponen otomotif agar mampu memenuhi tuntutan pasar global;
• Meningkatkan pengembangan standardisasi sesuai dengan tuntutan standardisasi regional dan internaisonal dalam rangka menyejajarkan kualitas produk industri otomotif dengan kebutuhan pasar regional dan global;
• Mengembangkan pasar dalam negeri melalui instrumen kabijakan tarif dan perpajakan;
• Meningkatkan kemitraan antar pemasok komponen bagi industri manufaktur dan perluasan pasar suku cadang purna jual (after-sales);
• Mengembangkan reverse engineering alat uji sederhana untuk komponen otomotif.

2. Industri Perkapalan

• Mendorong aglomerasi * Memfasilitasi industri perkapalan dan pembangunan industri pendukungnya. fasilitas produksi
• Mendorong peningkatan yang mampu kemampuan di bidang membangun dan desain dan rekayasa mereparasi kapal kapal melalui sampai dengan pendirian Pusat Desaian kapasitas dan Rekayasa Kapal 300.000 Dead Nasional dan pengembangan Weight Tonnes SDM di bidang perkapalan; (DWT) dengan
• Mendorong pengembangan tingkat kesulitan industri bahan baku dan yang lebih komponen kapal dalam tinggi. negeri;
• Memperkuat
• Mendorong kerjasama industri dengan luar negeri dalam perkapalan pengembangan industri industri perkapalan nasional/ pertahanan membangun aliansi nasional; strategis;
• Melanjutkan dan
• Mendorong pengembangan memantapkan pasar dalam negeri dalam pencapaian sebagai base load program tahun pengembangan industri 2004-2010 perkapalan;
• Mendorong restrukturisasi dan revitalisasi industri perkapalan dalam rangka peningkatan kapasitas pembangunan baru dan perawatan;
• Mendorong penerapan teknologi maju dan modernisasi peralatan melalui UPT dan Pusat Pelatihan SDM.

3. Industri

• Melakukan
• Meningkatkan Kedirgantaraan restrukturisasi dan sumber pendanaan revitalisasi industri untuk peningkatan kedigantaraan; kemampuan pasok
• Mengembangkan pesawat industri pesawat berpenumpang kurang terbang nasional; dari 30 orang;
• Mengembangkan
• Meningkatkan kemampuan PT. DI sebagai dan pemanfaatan fasilitas pusat produksi perawatan dan perbaikan dan litbang pesawat terbang dalam dan lembaga negeri; penerbangan antariksa Nasional (LAPAN) sebagai pusat R & D produk kedirgantaraan;
• Mengembangkan pesawat udara jarak pendek dan menengah untuk berbagai kebutuhan dalam negeri maupun ekspor.

4. Industri

• Mengembangkan teknologi
• Memantapkan pola Perkeretaapian kereta api (listrik dan pendanaan diesel) untuk angkutan perkeretaapian komuter perkotaan; nasional melalui
• Mengembangkan kereta api Transport Fund; jarak pendek-menengah * Mengembangkan sebagai program unggulan kereta api cepat model koridor kereta api untuk penumpang yang memiliki daya saing dengan peningkatan dengan teknologi kareta teknologi modern; api diesel elektrik
• Mengembangkan (KRDE); kereta api untuk
• Mengembangkan kemampuan kawasan dan industri nasional selaku wilayah integrator manufaktur pertumbuhan kontraktor konsultan ekonomi di luar kereta api barang dan Jawa. penumpang;
• Mengembangkan/memperkuat kemitraan antara industri komponen dengan PT. KAI.

d. Industri Elektronik dan Telematika

No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

1. Industri Elektronika * Meningkatkan pemanfaatan

• Menumbuhkan pasar dalam negeri; industri komponen
• Memfasilitasi pendirian dalam negeri lab uji dan peningkatan untuk menunjang standarisasi produk kemandirian elektronika; industri
• Meningkatkan kerjasama elektronika; dengan instansi terkait,
• Menumbuhkan perguran tinggi dan dunia industri peralatan usaha serta luar negeri media, dalam rangka riset dan instrumentasi dan penguasaan teknologi; peralatan hankam;
• Memfasilitasi insentif
• Meningkatkan bagi industri yang produksi produk melakukan transfer, elektronika R & D dan produksi hasil rancang merek lokal; bangun lokal untuk pasar global;
• Menjadikan Indonesia sebagai basis produksi elektronika konsumsi berbasis Information and Comunication Technology (ITC)/ digital;
• Mendorong tumbuhnya industri solar sel;
• Mengembangkan pusat desain produk elektronika dan pusat mould dan dies komponen industri elektronika.

2. Industri Perangkat

• Mengembangkan aliansi * Membangun industri Keras strategis dengan perangkat Telekomunikasi, perusahaan multinasional telekomunikasi Penyiaran dan dalam rangka dan penyiaran. Pendukungnya pengembangan industri perangkat telekomunikasi, penyiaran dan pendukungnya;
• Mengembangkan kemampuan industri perangkat keras telekomunikasi dan penyiaran;
• Mendorong tumbuhnya industri software yang mampu mendukung akselerasi industri perangkat telekomukasi, penyiaran dan pendukungnya;
• Mengembangkan produk telekomunikasi dan penyiaran yang inovatif;

3. Industri Komputer

• Mengembangkan aliansi * Membangun industri dan Peralatannya strategis dalam rangka komputer nasional pengembangan industri sebagai basis komputer dan produksi global. peralatannya;
• Melakukan revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri perangkat komputer dan peralatannya;
• Mengembangkan produksi komputer dengan harga terjangkau.

e. Industri Penunjang Industri Kreatif dan Industri Kreatif Tertentu

No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

1. Industri Perangkat

• Menyelesaikan UU
• Membangun industri Lunak dan Content Informasi dan Transaksi perangkat lunak Multimedia Elektronik; dan multimedia
• Mengembangkan aliansi yang berdaya strategis dalam rangka saing tinggi. pengembangan industri perangkat lunak dan multimedia;
• Melakukan revitalisasi dan peningkatan kemampuan industri perangkat lunak (software);
• Mendorong tumbuhnya industri software (perangkat lunak) yang mampu mendukung akselerasi industri animasi, games dan content;
• Menumbuhkan usaha baru melalui program inkubator.

2. Industri Kreatif

• Mengembangkan aliansi * Membangun dan Teknologi Informasi strategis dalam rangka mengembangkan dan Komunikasi pengembangan industri industri kreatif kratif teknologi teknologi informasi dan komunikasi informasi dan (antara lain : animasi, komunikasi musik digital, content nasional yang digital dan sebagainya); berkualitas dan
• Meningkatkan kemampuan berdaya saing industri kreatif tinggi. teknologi informasi dan komunikasi;
• Mengakselerasi tumbuhnya industri kreatif teknologi informasi dan komunikasi;
• Mendirikan UPT Industri Teknologi Informasi dan Komunikasi;

3. Industri Kerajinan

• Mengembangkan produk
• Mengembangkan dan Barang Seni kerajinan dan barang seni kemasan siap berbasis warisan budaya untuk produk (seperti: batik, tenun kerajinan; tradisional, bordir dan
• Modernisasi mesin sulaman); dan peralatan
• Mengamankan jaminan serta proses pasokan bahan baku kayu, produksi. rotan, logam, pandan, mendong dan benang;
• Meningkatkan penggunaan bahan baku dan bahan pembantu yang ramah lingkungan/eco-labelling;
• Meningkatkan mutu, desain dan diversifikasi produk dengan perkuatan dan pemanfaatan Unit Pendampingan Langsung (UPL) IKM;
• Melakukan revitalisasi UPT;
• Meningkatkan penerapan HaKI;
• Meningkatkan kerjasama dengan perguruan tinggi dan praktisi serta pemerintah daerah dalam rangka pemberdayaan potensi IKM Kerajinan barang seni unggulan daerah dengan pendekatan One Vilage One Product (OVOP);
• Meningkatkan mutu dan produktifitas serta dengan pendekatan promosi dan pemasaran dan fasilitasi website di sentra produksi;
• Meningkatkan kompetensi SDM dan menumbuhkan wirausaha baru;
• Meningkatkan kemitraan antar industri dengan sektor lain seperti pariwisata, jasa dan lain-lain;

f. Industri Kecil dan Menengah Tertentu

No. Kelompok Industri Jangka Menengah Jangka Panjang

1. IKM Batu Mulia dan

• Meningkatkan mutu,
• Memperluas pasar; Perhiasan desain dan diversifikasi
• Mendorong untuk produk melalui bantuan melakukan tenaga ahli dan modernisasi mesin pemberdayaan UPL; dan peralatan
• Melakukan revitalisasi serta teknologi UPT; proses produk
• Mengamankan jaminan (seperti: pasokan bahan baku batu ultrasonic mulia dan logam mulia cutting dan (perak); casting);
• Mengembangkan dan
• Menerapkan memperkuat industri Computer Aided batu mulia di pusat-pusat Design" untuk bahan baku; pengembangan
• Menerapkan standar karat desain di sentra emas dan perak industri produksi batu perhiasan; mulia.
• Menerapkan sertifikasi batu mulia dan perhiasan serta fasilitasi pendirian lembaga sertifikasi produk di sentra produksi;
• Meningkatkan mutu dan produktifitas serta promosi dan pemasaran melalui pendekatan OVOP;
• Mengembangkan sentra industri batu mulia sebagai daerah tujuan wisata serta fasilitasi pendirian pasar seni;
• Menumbuhkan wirausaha baru;
• Meningkatkan kompetensi SDM IKM.

2. IKM Garam Rakyat

• Meningkatkan
• Meningkatkan produktivitas dan mutu investasi kawasan produksi sesuai dengan industri berbasis SNI melalui pendirian garam melalui dan perkuatan Unit Corporate Farming Pendampingan Langsung untuk dan pemberdayaan tenaga menghasilkan penyuluh serta perkuatan garam industri; Unit Pelayanan Teknis;
• Meningkatkan
• Meningkatkan mutu kemasan; investasi di KTI
• Meningkatkan kemitraan untuk antara petani, pedagang menghasilkan dan industri garam rakyat; garam industri;
• Mengembangkan proyek percontohan pengolahan garam kesehatan;
• Mengembangan jaringan distribusi pemasaran;
• Mengoptimalkan pemanfaatan lahan garam rakyat;
• Menumbuhkan wirausaha baru;
• Meningkatkan kompetensi SDM IKM;
• Melanjutkan kebijakan pengaturan impor garam.

3. IKM Gerabah dan

• Meningkatkan mutu, desain
• Memperbanyak Keramik Hias dan diversifikasi produk pusat-pusat dengan perkuatan dan penyediaan bahan pemanfaatan UPL-IKM; baku dan bahan
• Mendirikan pusat-pusat setengah jadi penyiapan bahan baku yang standard. setengah jadi yang
• Mendorong untuk standar; melakukan
• Melakukan revitalisasi modernisasi mesin UPT; dan peralatan
• Meningkatkan penerapan serta proses HaKI; dengan otomatisasi
• Meningkatkan mutu dan produksi dan produktivitas serta bongkar muat dengan pendekatan tungku; promosi dan pemasaran * Diversifikasi intensif OVOP dan produk gift item kerjasama dengan ke produk perhotelan; houseware dengan
• Mendorong untuk menggunakan bahan melakukan modernisasi finishing non mesin dan peralatan di tonic glass. sentra produksi;
• Menumbuhkan wirausaha baru;
• Meningkatkan kompetensi SDM.

4. IKM Minyak Atsiri

• Meningkatkan
• Membangun rantai produktivitas, efisiensi nilai antar dan mutu produk dengan industri dari perbaikan metode kerja, hulu, antara dan pengembangan teknologi hilir melalui dan penerapan GMP melalui promosi investasi pendirian dan perkuatan pendirian UPL, dan pemberdayaan industri flavor tenaga penyuluh serta dan fragrance. perkuatan UPT;
• Memperkuat fungsi
• Memperkuat kelembagaan kelembagaan pelaku minyak atsiri; pelaku usaha
• Membangun proyek minyak atsiri; percontohan penyulingan
• Meningkatkan modern skala kecil dan kemampuan menengah; produksi industri
• Meningkatkan investasi penghasil produk pada pusat-pusat turunan minyak bahan-bahan baku; atsiri agar
• Meningkatkan jumlah sesuai persyaratan dan penerapan SNI; pasar.
• Mendorong untuk melakukan modernisasi dan standarisasi alat penyulingan;
• Menumbuhkan wirausaha baru;
• Membangun industri yang menghasilkan produk turunan minyak * Mendorong atsiri di daerah kemandirian para potensial sumber pengusaha untuk bahan baku; menjadi

5. Makanan Ringan

• Melakukan diversifikasi pewaralaba; produk-produk makanan * Mengembangkan ringan berbasis potensi kemasan dengan bahan baku daerah; bahan bio-
• Menggali dan degradeable. mengembangkan produk makanan ringan tradisional;
• Meningkatkan penerapan sistem jaminan mutu (GMP, HACP dan sertifikasi Halal) dan penerapan sertifikasi produk (SNI);
• Mengembangkan teknologi proses dan peralatan yang foodgrade, maju dan efisien;
• Meningkatkan kualitas pengemasan dan penggunaan merek;
• Meningkatkan pemasaran melalui outlet di pusat pasar tradisional dan lokasi potensial lainnya;
• Menumbuhkan wirausaha baru;

Pengembangan klaster industri prioritas selanjutnya secara rinci akan dituangkan dalam Peta Panduan (Road Map) Pengembangan industri. Peta Panduan Pengembangan Industri adalah urutan rencana aksi untuk pengembangan klaster industri prioritas dan pengembangan kompetensi inti industri daerah. Adapun Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas terdiri dari : a) Peta panduan pengembangan basis industri manufaktur; b) Peta panduan pengembangan industri basis agro; c) Peta panduan pengembangan industri alat angkut; d) Peta panduan pengembangan industri elektronika dan telematika; e) Peta panduan pengembangan industri penunjang industri kreatif dan industri kreatif tertentu; dan f) Peta panduan pengembangan industri kecil dan menengah tertentu. Peta Panduan Pengembangan Klaster Industri Prioritas akan disusun dan ditetapkan oleh Menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perindustrian. 3) Menumbuhkan Kompetensi Inti Industri Daerah Kompetensi Inti Industri Daerah adalah sekumpulan keunggulan atau keunikan sumberdaya termasuk sumber daya alam dan kemampuan suatu daerah untuk membangun daya saing dalam rangka mengembangkan perekonomian Provinsi dan Kabupaten/Kota menuju kemandirian. Menumbuhkan industri baru yang potensial yang berbasis pada potensi sumber daya nasional, yang memiliki potensi berkembang yang tinggi, khususnya yang berbasis SDA terbarukan dan SDM berpengetahuan maupun keunggulan aspek lain (kondisi geografi, luas bentang wilayah, kekayaan budaya, dan sebagainya) dalam rangka menyuburkan industri. Dengan diberlakukan otonomi daerah sesuai dengan UU No.32 Tahun tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Daerah, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi dan unggulan yang dimiliki. Agar pembangunan industri di daerah dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif, maka diperlukan sinkronisasi arah pembangunan industri antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah baik di provinsi maupun kabupaten/kota. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan industri di daerah, beberapa permasalahan mendesak masih menghadang, antara lain: a) Lemahnya infrastruktur listrik, air dan transportasi; b) Terbatasnya kemampuan kualitas sumber daya manusia; c) Potensi sumber daya yang dimiliki daerah belum dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku industri; d) Iklim usaha dan investasi daerah yang kurang kondusif; e) Belum sinerginya kerjasama antar daerah yang memiliki potensi sejenis. Dengan permasalahan pembangunan industri yang dihadapi dan potensi unggulan dimiliki, pembangunan industri di daerah diperlukan adanya arah yang jelas, fokus dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pembangunan industri di daerah dilakukan dengan pendekatan kompetensi inti industri daerah. Komoditi unggulan yang mempunyai nilai tambah tinggi dan menimbulkan efek pengganda akan didorong untuk menjadi kompetensi inti industri daerah, yang merupakan kumpulan terintegrasi dari serangkaian keahlian dan teknologi dalam rangka memproduksi komoditi unggulan yang merupakan akumulasi dari pembelajaran, yang akan didorong bagi keberhasilan bersaing usaha di daerah. Pengembangan kompetensi inti industri daerah ini menghasilkan, antara lain: a) Terselesaikannya ketidakserasian karena adanya disparitas antar wilayah; b) Terjadinya kerjasama antar daerah berlandaskan kedekatan dan potensi yang sarna serta masuk dalam rantai nilai komoditi yang akan dikembangkan. Langkah-langkah pengembangan industri berbasis daerah dilaksanakan mengingat kondisi tiap-tiap daerah seperti potensi ekonominya, tingkat kemajuan industri, budaya, ketersediaan prasarana, keterampilan tenaga kerja, kepadatan penduduk berbeda satu dengan yang lain sehingga suatu kebijakan industri yang cocok di satu daerah belum tentu cocok di daerah lain. Dengan memperhatikan arah pembangunan industri di daerah dan permasalahan yang dihadapi sektor industri di daerah maka sasaran pembangunan sektor industri ditetapkan sebagai berikut: a) Memanfaatkan sumber daya termasuk sumber daya alam yang dimiliki daerah secara optimal; b) Menyebarkan industri ke berbagai daerah; c) Meningkatkan daya saing daerah berlandaskan keunggulan daerah yang dimiliki; d) Meningkatkan nilai tambah sepanjang rantai nilai komoditi unggulan daerah; e) Membangun keunikan yang dimiliki daerah; f) Melakukan kerjasama antar daerah; g) Terbangunnya kerjasama yang harmonis antar daerah. Dalam menentukan kompetensi inti industri daerah, beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain: a) Merupakan produk unggulan di daerah atau yang memiliki potensi sebagai unggulan; b) Memiliki keterkaitan yang kuat (baik keterkaitan horizontal maupun keterkaitan vertikal); c) Produk memiliki keunikan lokal; d) Tersedianya sumber daya manusia dengan keterampilan yang memadai. Untuk pengembangan kompetensi inti industri daerah, perlu adanya komitmen dan dukungan yang kuat dari Pemerintah Daerah, lembaga legislatif, dunia usaha dan kalangan akademisi setempat. Langkah-langkah pengembangan kompetensi inti industri daerah adalah sebagai berikut : a) Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, melalui: * Pemberian pelayanan perizinan "one stop srvice" * Penghapusan perda-perda yang bermasalah * Pemberian insentif khusus kepada penanam modal * Pembangunan infrastruktur listrik, air dan transportasi * Penataan birokrasi yang efisien b) Mengembangkan industri unggulan provinsi, melalui : * Menyusun cetak biru dan strategi pengembangan industri unggulan provinsi. Industri unggulan provinsi adalah industri berbasis kompetensi inti dalam skala provinsi yang memiliki keunggulan komparatif ataupun kompetitif. * Pembangunan kawasan industri khusus kerja sama antara provinsi, kabupaten/kota dengan pemerintah pusat. * Pengembangan proyek percontohan produk unggulan. * Penetapan industri unggulan melalui perda. * Penciptaan mekanisme kerjasama baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota c) Membangun kompetensi inti industri daerah untuk kabupaten/kota, melali : * Analisis potensi sumber daya yang dimiliki daerah * Pemilihan komoditi unggulan yang akan dikembangkan * Penetapan dan penyusunan strategi Kompetensi inti industri daerah * Pembangunan pusat keunggulan industri yang menjadi kompetensi inti industri daerah * Peningkatan keterampilan dan keahlian sumber daya manusia * Peningkatan efektivitas pengembangan IKM di sentra dengan pendekatan OVOP d) Mengembangkan kerjasama antar daerah baik yang memiliki potensi yang sama dan kedekatan daerah maupun berdasarkan cakupan rantai nilai, melalui: * Penyatuan potensi sumberdaya yang dimiliki beberapa daerah dan memanfaatkannya secara optimal sebagai bahan baku industri melalui pertukaran sumber daya * Perwujudan kesatuan antar kabupaten/kota melalui pembentukan industrial regional management (regional market, core competence, networking) * Pengambilan keputusan secara konsensus dalam rangka mencapai sinergitas antar daerah Produk unggulan yang di dorong menjadi kompetensi inti industri daerah telah ditetapkan pada masing-masing provinsi, sebagaimana tersaji pada halaman berikut : Lampiran berupa tabel tidak dapat ditampilkan (lihat fisik) 5. Arah Operasional Pembangunan Industri Sebagai jabaran yang lebih operasional dari pesan-pesan yang termuat dalam Tujuan Pembangunan, Azas-azas Pembangunan, serta Sasaran, maka arah pembangunan industri adalah ditetapkan sebagai berikut: a) Menciptakan Kesempatan Kerja dalam Jumlah Besar Segala upaya pembangunan industri, baik di tahap pemulihan ekonomi maupun upaya pembangunan industri-industri baru dan perluasan, diorientasikan untuk sesegera mungkin menciptakan kesempatan kerja yang sebesar-besarnya. b) Melanjutkan Program Revitalisasi, Konsolidasi dan Restrukturisasi Industri Beberapa sub sektor industri potensial yang terkena krisis, yang bisa disehatkan dalam waktu relatif pendek, namun tanpa memerlukan investasi relatif besar, perlu segera dipulihkan melalui program revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi dengan dukungan fasilitas pemerintah. c) Mengoptimalkan Pasar Dalam Negeri dan Pendayagunaan Potensi Dalam Negeri Langkah-langkah peningkatan optimalisasi pasar dalam negeriserta pendayagunaan potensi dalam negeri sebagai base load untuk membangun kemampuan ekspor. Langkah-langkah yang dapat lebih memantapkan kehidupan dan pertumbuhan industri secara bersamaan juga ditempuh, antara lain peningkatan penggunaan produk dalam negeri di sektor-sektor penting yang dikuasai pemerintah (energi, telekomunikasi, teknologi informasi dan komunikasi), kampanye cita penggunaan produk dalam negeri, memasyarakatkan kesadaran mutu (antara lain, melalui standardisasi mutu dan GMP), memberantas penyelundupan, dan sebagainya. d) Meningkatkan Daya Saing Menggalakkan program efisiensi biaya produksi di semua komponen biaya, baik yang langsung maupun tak langsung, serta menerapkan standardisasi, termasuk di bidang peraturan/birokrasi dan infrastruktur, gerakan peningkatan mutu dan agresivitas pemasaran. D. FASILITAS PEMERINTAH Dalam rangka menumbuhkan dan atau mempercepat pembangunan industri nasional, pemerintah dapat memberikan fasilitas kepada: a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan kompetensi inti industri daerah; b. industri pionir; c. industri yang dibangun di daerah terpencil,tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu; d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi; e. industri yang menunjang pembangunan infrastruktur; f. industri yang melakukan alih teknologi; g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menegah, atau koperasi; i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri; atau j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Yang dimaksud dengan Industri Prioritas Tinggi yaitu industri prioritas yang berorientasi ekspor dan menyerap tenaga kerja dan atau mampu mendukung secara signifikan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut : a. Pengembangan infrastruktur; b. Menanggulangi kemiskinan; atau c. Meningkatkan kemampuan industri pertahanan di dalam negeri. Sedangkan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 18 dan Pasal 21 Undang- undang Nomor 25 Tahun 207 tentang Penanaman Modal. Pemberian fasilitas dapat dilakukan peninjauan paling lama setiap 2 (dua) tahun. Adapun mekanisme pemberian fasilitas pemerintah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut : a. Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (TimNas PEPI). b. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi mengkaji, merumuskan, mengevaluasi dan merekomendasikan pemberian atau pencautan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau Pejabat terkait untuk diproses lebih lanjut penetapannya. c. Prosedur dan mekanisme tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO