Pasal 30

Dalam rangka Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan

Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang keuangan:

• memberikan dukungan penganggaran melalui bagian

anggaran kementerian atau lembaga dan/atau transfer

ke daerah dan dana desa; dan

• memberikan insentif pajak pada kawasan Indonesia

timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan.