Pasal 20

(1) Menteri koordinator yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi

mengoordinasikan dan mengawasi Penyelenggaraan

Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang

serta melaporkan kepada Presiden paling sedikit 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu

jika diperlukan.

(2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas dalam

pengawasan Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan

Publik Untuk Angkutan Barang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), menteri koordinator yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kemaritiman dan investasi membentuk gugus tugas

(task force).

(3) Gugus tugas (task force) sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) beranggotakan kementerian dan lembaga

terkait yang menangani Penyelenggaraan Kewajiban

Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang.