Pasal 10

(1) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk

Angkutan Barang di darat wajib memenuhi prinsip-

prinsip sebagai berikut:

• melaksanakan angkutan barang berdasarkan tarif

dan jaringan trayek jalan serta Jaringan Lintas

Penyeberangan dengan menggunakan sistem

informasi berbasis aplikasi dalam jaringan yang

menginformasikan operasional muatan

pengiriman barang;

• memberikan perlakuan dan pelayanan bagi

semua pengguna jasa sesuai dengan standar

pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri;

• menjaga keselamatan dan keamanan angkutan

barang;

• memenuhi sarana dan prasarana yang ditetapkan

oleh Menteri; dan

• mempertimbangkan efisiensi dan kelancaraan

angkutan barang.

(2) Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk

Angkutan Barang di darat sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa subsidi angkutan barang di

darat.