Pasal 10

(1) Menteri mengoordinasikan pelaksanaan Kebijakan

KLA.

(2) Gubernur bertanggung jawab atas terwujudnya KLA di

provinsi.

(3) Bupati/walikota bertanggung jawab atas

penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota.

(4) Dalam penyelenggaraan KLA di kabupaten/kota,

bupati/walikota membentuk gugus tugas KLA.