Pasal 15

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Gugus

Tugas Pusat, Gugus Tugas Provinsi, dan Gugus

Tugas Kabupaten/Kota harus melaksanakan

koordinasi dan sinkronisasi dalam hubungan

dengan instansi dan pihak terkait sesuai tugas

dan fungsinya.

(2) Untuk menjamin sinergitas dan kesinambungan

langkah-langkah pemberantasan tindak pidana

perdagangan orang, Gugus Tugas Pusat, Gugus

Tugas Provinsi, dan Gugus Tugas

Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan

instansi dan pihak terkait untuk menyusun dan

mengimplementasikan kebijakan, program, serta

kegiatan dalam bentuk Rencana Aksi Nasional

dan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

1. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: