Pasal 5

(1) Dalam rangka percepatan pembangunan daerah

tertinggal, gubernur menetapkan STRADA-PPDT Provinsi dan bupati menetapkan STRADA-PPDT

Kabupaten.

(2) STRADA-PPDT Provinsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana

pembangunan jangka menengah daerah provinsi

dengan memperhatikan STRANAS-PPDT.

(3) STRADA-PPDT Kabupaten sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) merupakan penjabaran dari rencana

pembangunan jangka menengah daerah kabupaten dengan memperhatikan STRADA-PPDT Provinsi dan