Pasal 4

(1) STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3

dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Instansi Pusat

dan mendapat dukungan dari Pemerintah Daerah,

Instansi Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

(2) Pelaksanaan STRANAS-PPDT sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pembangunan daerah tertinggal.