Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 26, Deputi Bidang Politik, Hukum,

Pertahanan dan Keamanan menyelenggarakan fungsi:

• pengkajian, pengoordinasian, dan perumusan

kebijakan di bidang perencanaan pembangunan

nasional, strategi pembangunan nasional, arah

kebijakan, serta pengembangan kerangka regulasi,

kelembagaan, dan pendanaan di bidang politik,

hukum, pertahanan, dan keamanan serta

pengoordinasian kerangka regulasi dan kerangka

kelembagaan nasional;

• pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan perencanaan dan penganggaran

pembangunan nasional di bidang politik, hukum,

pertahanan, dan keamanan;

• penyusunan rencana pembangunan nasional secara

holistik integratif di bidang politik, hukum,

pertahanan, dan keamanan dalam penetapan

program dan kegiatan kementerian/

lembaga/daerah;

• pengoordinasian dan pengendalian rencana

pembangunan nasional dalam rangka sinergi antara

rencana kerja pemerintah dan rancangan anggaran

pendapatan dan belanja negara di bidang politik,

hukum, pertahanan, dan keamanan;

• pengoordinasian pelancaran dan percepatan

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di

bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;

• pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas

pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di

www.peraturan.go.id

2016, No.43

bidang politik, hukum, pertahanan, dan keamanan;

• pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

tugas dan fungsi perencanaan pembangunan

nasional di bidang politik, hukum, pertahanan, dan

keamanan;

• pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

1. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut: