Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik

Indonesia dan Kerajaan Belanda tentang Pembayaran Tunjangan

Asuransi Sosial Belanda di Indonesia (Agreement between the

Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on the

Payment of Dutch Social Insurance Benefits in Indonesia) yang

~ telah ...

~ :

111111111111111111111111,a,111111111111111.1..U...l_LU..U..U..1.~~~~~ ·~~~~~ -~~--

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

3

telah ditandatangani pada tanggal 6 Maret 2000 di Jakarta, yang

naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan

Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan rnerupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan

dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Belanda, dan Bahasa Inggris

sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 1, yang berlaku adalah

naskah Persetujuan dalam Bahasa Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. L

Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengun-

dangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam

Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 Maret 2014

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 13 Maret 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Politik, Hukum,

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 6 Maret 2000, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Persetujuan

antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda

tentang Pembayaran Tunjangan Asuransi Sosial Belanda di Indonesia (Agreement between the Republic of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands on the Payment of Dutch Social Insurance Benefits in Indonesia), sebagai hasil

perundingan antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik

Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Belanda;

  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu mengesahkan Persetujuan tersebut

dengan Peraturan Presiden;

MENGINGAT
  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonzahun 1945; .. \
  2. Undang-Undang ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

2

  1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian

Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

Referensi Silang (1)
UU 24/2000 — PERJANJIAN INTERNASIONAL