Perpres No. 2 Tahun 2026 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian - JDIH BPK
SALINAN FRESlDEN REPUBLIK INDONESIA PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG PERTANIAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang a bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan sistem penyuluhan pertanian, perlu mengatur urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian; bahwa penambahan urusan pemerintahan pada pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dengan Peraturan Presiden berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di Bidang Pertanian; Mengingat : l. Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b c SK No 263898 A 2. Undang-Undang. . .
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: MenetAPKan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KONKUREN TAMBAHAN DI BIDANG PERTANIAN. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:
- Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/ kota yang tidak tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah.
- Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
- Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 2
- Penyuluh . . . SK No 273377 A
FRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
4 Penyuluh Pertanian adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian. Pasal 2 (l) Pembagian urusan pemerintahan konkuren di bidang pertanian merupakan pembagian urusan pemerintahan sebagaimana tercantum dalam huruf AA Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah. l2l Selain pembagian urLrsan pemerintahan di bidang pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan Peraturan Presiden ini ditetapkan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan subbidang Penyuluhan Pertanian. Pasal 3 Urusan pemerintahan pada subbidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat meliputi: a. penyelenggaraanPenyuluhanPertaniannasional; b. perumusan kebijakan Penyuluhan Pertanian; c. pengelolaan Penyuluh Pertanian Aparatur Sipil Negara; d. pengembangan kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan e. pengelolaan sistem informasi Penyuluhan Pertanian nasional. Pasal 4 Urusan pemerintahan pada subbidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 yang menjadi kewenangan daerah provinsi meliputi: a. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dalam I (satu) daerah provinsi; dan b. pengoordinasian Penyuluh Pertanian lintas kabupaten/ kota di wilayah provinsi. Pasal 5... SK No274345A
[I;I{N REPUBUK INDONESIA
Pasal 5 Urusan pemerintahan pada subbidang Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat l2l yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/ kota meliputi: a. pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dalam 1 (satu) daerah kabupatan/kota; b. pengoordinasian Penyuluh Pertanian di wilayah kabupaten / kota; dan c. pengelolaan aset dan fungsi kelembagaan Penyuluhan Pertanian kecamatan dan desa untuk Penyuluhan Pertanian. Pasal 6 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan di bidang Pertanian pada subbidang Penyuluhan Pertanian diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian. Pasal 7 Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 8 Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. SK No274346A Agar
Agar setiap pengundangan penempatannya Indonesia. PRESIDEN BLIK INDONESIA
orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Presiden ini dengan dalam Lembaran Negara Republik Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari2o26 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd PRABOWO SUBIANTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 Januari 2026 MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PRASETYO HADI LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA REPUBLIK INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum, ttd SK No263897A Djaman
Konsideran (Menimbang & Mengingat)
a bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan melalui penguatan sistem penyuluhan pertanian, perlu mengatur urusan pemerintahan konkuren tambahan di bidang pertanian; bahwa penambahan urusan pemerintahan pada pembagian urusan pemerintahan bidang pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (21 dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah, diatur dengan Peraturan Presiden berdasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
l. Pasal 4 ayat (l) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b c SK No 263898 A 2. Undang-Undang. . .
PRESIDEN REPUEUK INDONESIA -2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 lentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ([rmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
