Pasal 17

(1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf a bertugas:

• melakukan pengarahan Pengembangan

Kewirausahaan Nasional dalam bentuk

pemberian saran dan pertimbangan kepada

Pelaksana; dan

• melakukan penguatan penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Nasional dalam

bentuk dukungan kebijakan dan sumber daya.

(2) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat

(1) huruf b bertugas:

• merumuskan rekomendasi kebijakan strategis kepada Presiden dalam rangka penyelenggaraan

www.peraturan.go.id

2022, No. 3 -13-

Pengembangan Kewirausahaan Nasional;

• melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pengembangan Kewirausahaan Nasional; dan

• melakukan pemantauan dan evaluasi

pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka

penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan

Nasional.