Pasal 13

(1) Dalam rangka Pengembangan Kewirausahaan

Nasional, Pemangku Kepentingan dapat diberikan

insentif pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain pemberian insentif pajak penghasilan,

Pemangku Kepentingan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat juga diberikan insentif berupa

pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan

pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.