Pasal 9

(1) Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku,

seluruh Pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal

Komisi Pemilihan Umum wajib melaksanakan

agenda reformasi birokrasi sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan agenda reformasi birokrasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimonitor dan

dievaluasi secara berkala oleh Sekretaris Jenderal

Komisi Pemilihan Umum dan Tim Reformasi

Birokrasi Nasional, baik secara sendiri-sendiri

maupun bersama-sama.