Pasal 10

Ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Presiden ini,

diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Komisi

Pemilihan Umum, Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Keuangan,

baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama

menurut bidang tugasnya masing-masing.