Pasal 6

(1) Pemasukan kapal wisata (yacht) asing beserta

barang dan/atau kendaraan yang dibawa oleh awak

kapal diberikan kemudahan di bidang penjaminan.

(2) Pemberian kemudahan di bidang penjaminan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan

dengan menggunakan jaminan tertulis.

(3) Jaminan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) dapat diajukan oleh:

• Pejabat Pemerintah Pusat serendah-rendahnya

eselon I atau setingkat; atau

• Pejabat Pemerintah Daerah serendah-rendahnya

eselon II atau setingkat yang bertindak sebagai

penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht)

asing di daerahnya; atau

• Penyelenggara kunjungan kapal wisata (yacht)

asing; atau

• Agen umum; atau

• Pemilik kapal wisata (yacht) asing atau awak

kapal atau wisatawan asing yang bersangkutan

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah sehingga Pasal 7

berbunyi sebagai berikut: