Pasal 15

(1) Pengawasan terhadap penerimaan atau pemberian

Sumbangan oleh Ormas dalam pencegahan Tindak

Pidana Pendanaan Terorisme dilakukan oleh Menteri.

(2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Menteri bekerja sama dengan Pusat

Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

(3) Dalam hal diperlukan, Menteri dapat berkoordinasi

dengan menteri atau pimpinan lembaga terkait sesuai

dengan kewenangannya.