Pasal 5

(1) Dalam rangka penugasan atau penunjukan badan usaha

milik daerah/badan usaha swasta, Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2:

• memastikan ketersediaan sampah dengan kapasitas

minimal 1.000 (seribu) ton per hari;

• memastikan ketersediaan lokasi pembangunan

PLTSa dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi,

dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

• menyusun studi kelayakan pembangunan PLTSa

yang meliputi studi aspek hukum, kelembagaan,

pendanaan, sosial budaya, dan teknologi, antara

lain:

1. analisis komposisi sampah ultimate, proximate,

abu, dan logam berat;

1. teknologi pre-treatment sampah yang digunakan;

2. teknologi thermal process yang digunakan: cara

kerja, efisiensi, jam operasi tahunan dan rencana

pemeliharaan mesin;

1. teknologi gas cleaning yang digunakan;

2. surat jaminan kualitas kerja mesin dari pabrik

mesin;

1. pekerjaan konstruksi sipil;

2. analisis keuangan: kebutuhan biaya investasi

awal, rencana pengeluaran biaya, dan sumber

pendanaan;

1. analisis risiko; dan

2. jadwal pelaksanaan proyek pembangunan.

(2) Dalam menyiapkan studi kelayakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf c, Pemerintah Daerah

dapat menggunakan jasa konsultan.

www.peraturan.go.id

2016, No.35