Pasal 16

(1) Untuk mendukung pelaksanaan percepatan

pembangunan PLTSa, dibentuk Tim Koordinasi

Percepatan Pelaksanaan Pembangunan PLTSa yang

selanjutnya disebut Tim Koordinasi.

(2) Tim Koordinasi mempunyai tugas melakukan koordinasi

dan pengawasan serta memberikan bantuan yang

diperlukan untuk kelancaran percepatan pelaksanaan

pembangunan PLTSa.

(3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dibentuk dan diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang

Kemaritiman dan Menteri Koordinator Bidang

Perekonomian sebagai Wakil Ketua dengan anggota

terdiri dari wakil Kementerian Energi dan Sumber Daya

Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Keuangan,

Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian

Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Bappenas, Badan Koordinasi

Penanaman Modal, Lembaga Kebijakan Pengadaan

www.peraturan.go.id

2016, No.35

Barang/Jasa Pemerintah, Sekretariat Kabinet, dan

instansi terkait lainnya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman

selaku Ketua Tim Koordinasi.