Pasal 12

(1) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan biaya

pengolahan sampah kepada Pemerintah Daerah.

(2) Ketentuan mengenai biaya pengolahan sampah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah berkoordinasi

dengan Menteri Keuangan dan menteri terkait, sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.