Pasal 12

(1) Pembiayaan penyelenggaraan Diklat Terpadu dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan 8elanja Negara pada

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang hukum dan hak asasi manusia.

(2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai

dilaksanakan pada tahun 2016.