Pasal 2

(1) Dalam penanganan gugatan perdata dan gugatan tata

usaha negara kepada Presiden, Presiden dapat

memberi mandat kepada Menteri untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus.

(2) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan kepada Jaksa Agung.

(3) Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) diberikan dengan hak substitusi.

(4) Pemberian mandat sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.