Pasal 23

(1) Menteri/kepala lembaga/kepala daerah wajib

melakukan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa melalui aparat pengawasan internal pada

Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk

Pengadaan Barang/Jasa di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

(2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau

penyelenggaraan whistleblowing system.

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana

dimaksud pada ayat (2), sejak perencanaan,

persiapan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan Kontrak,

dan serah terima pekerjaan.

(4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa

meliputi:

• perencanaan didasarkan pada kebutuhan

barang/jasa;

• pencadangan dan peruntukan paket pekerjaan

untuk Pelaku Usaha Papua kategori Usaha Mikro

dan Usaha Kecil, dan Pelaku Usaha kategori

Usaha Mikro dan Usaha Kecil;

• penyediaan paket Swakelola;

• pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;

• kepatuhan terhadap peraturan;

• pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri;

• penggunaan produk dalam negeri; dan

• Pengadaan Berkelanjutan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dapat dilakukan bersama dengan kementerian terkait

dan/atau lembaga yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

www.peraturan.go.id

2019, No.60 -19-

pengawasan keuangan negara/daerah dan

pembangunan nasional.

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat

pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

PELAPORAN