Pasal 38

(1) Sekretaris Jenderal menyusun tata hubungan kerja

berdasarkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

(2) Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan,

dan Inspektorat melaksanakan tata hubungan kerja

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).