Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
PERPRES Berlaku

TUNJANGAN JABA~f\N FUNGSIONAL

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dirnaksud dengan

Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, yang

selanjutnya disebut dengan Tunjangan Penyuluh

Perikanan adalah tunjangan jabatan fungsionai yang

diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

ditugaskan secara penuh dalarn .Jabatan Fungsional

Penyuluh Perikanan sesuai dengan ketentuan peraruran

perundang-undangan.

PasaI2 ...

" \

'.

PRESIDEN

Pasal 2

Kepada Pegawai NegeriSipil yang diangkat dan ditugaskan

secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penyuluh

Perikan an, diberikan 1'unjangan Penyuluh Perikanan

setiap bulan.

Pasa13

Besarnya 1'unjangan Penyuluh Perikanan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal4

Pemberian 1'unjangan Penyuluh Perikanan bagi Pegawai

Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada

pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5...

. '.

'.

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasa! 5

Pemberian Tunjangan Penyu!uh Perikanan dihentikan

apabila PegawaiNegeriSipil sebagaimana dimaksud da!arr

Pasa! 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan

fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan

pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal6

Tata cara pembayaran dan penghentian pembayaran

Tunjangan Penyuluh Perikanan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal7

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan

Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan

Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Presiden uu mulai berlaku pada tangga

diundangkan.

, . \ Agar ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Presiden iru dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik

Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2014

ttd.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 19 November 2014

,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan

ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsiona.

Penyuluh Perikanan, perlu diberikan tunjangau

jabatan fungsional yang sesuai dengan beban kerj•.

dan tanggung jawab pekerjaannya;

  • bahwa sehubungan dengan hal tersebut dalam huruJ

a, dan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi,

produktivitas kerja, dan pengabdian Pegawai Neger:

Sipil yang bersangku tan , perlu

MENGINGAT

...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Mengingat 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik ~ Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lernbaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1977 Nornor 11, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhii

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 tJ

Nomor 108);

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang

Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 3547) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5121);

  1. Peraturan ...

"

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 164);

  1. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang

Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 240);

Referensi Silang (10)
UU 5/2014 — Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang...
PP 7/1977 — Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977...
PP 34/2014 — PERUBAHAN KEENAM BELAS ATAS PERATURAN PEMERINTAH
PP 16/1994 — Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994...
PP 40/2010 — PERUBAHAN ATAS
PP 9/2003 — Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003...
PP 63/2009 — PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 2003
PERPRES 116/2014 — PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR...
PERPRES 61/2010 — Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2010 tentang...
KEPPRES 87/1999 — Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang...