Pasal 41

(1) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri

atas:

• Seleksi;

• Pengadaan Langsung; dan

• Penunjukan Langsung.

(2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi bernilai paling

sedikit di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi

www.peraturan.go.id

2018, No.33 -40-

yang bernilai sampai dengan paling banyak

Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(4) Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi

dalam keadaan tertentu.

(5) Kriteria Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:

• Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Pelaku Usaha yang mampu;

• Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan

oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah

terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin

pemegang hak cipta;

• Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan

arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan

hukum dari pihak tertentu, yang sifat

pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau

• Permintaan berulang (repeat order) untuk

Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

(6) Dalam hal dilakukan Penunjukan Langsung untuk

Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud

pada ayat (5) huruf d, diberikan batasan paling banyak 2 (dua) kali.