Pasal 26

(1) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data

yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya

tidak langsung (overhead cost).

(3) Nilai HPS bersifat terbuka dan tidak bersifat rahasia.

(4) Total HPS merupakan hasil perhitungan HPS

ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

www.peraturan.go.id

2018, No.33 -27-

(5) HPS digunakan sebagai:

• alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan/atau kewajaran harga satuan;

• dasar untuk menetapkan batas tertinggi

penawaran yang sah dalam Pengadaan

Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; dan

• dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan

Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah 80% (delapan puluh persen) dari nilai

HPS.

(6) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran

kerugian negara.

(7) Penyusunan HPS dikecualikan untuk Pengadaan

Barang/Jasa dengan Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), E-purchasing,

dan Tender pekerjaan terintegrasi.

(8) Penetapan HPS paling lama 28 (dua puluh delapan)

hari kerja sebelum batas akhir untuk:

• pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau

• pemasukan dokumen kualifikasi untuk pemilihan

dengan prakualifikasi.