Pasal 4

(1) Bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil

walikota dilantik oleh gubernur.

(2) Dalam hal gubernur berhalangan, pelantikan bupati dan

wakil bupati serta walikota dan wakil walikota

dilaksanakan oleh wakil gubernur.

(3) Dalam hal gubernur dan wakil gubernur tidak dapat

melaksanakan pelantikan bupati dan wakil bupati serta

walikota dan wakil walikota, pelantikan dilaksanakan

oleh Menteri.